Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menghapus peraturan teknis (pertek) yang diterbitkan oleh kementerian terkait. Ditegaskannya saat tanya jawab dengan ekonom dan pengusaha pada Sarasehan Ekonomi di Jakarta, Selasa, 8 April 2025, bahwa regulasi yang berlaku cukup dengan keputusan presiden (keppres).

“Perizinan saya minta ya, Menteri-menteri ya. Jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja. Sudah dikeluarkan keputusan Presiden, dia bikin lagi. Apa namanya? Peraturan teknis. Kadang-kadang pertek lebih galak daripada keputusan Presiden,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa aturan teknis yang diterbitkan Kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Presiden menyampaikan hal tersebut sebagai langkah perampingan dan efisiensi birokrasi dan regulasi di lapangan.

“Nggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek yang dikeluarkan oleh Kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Mudahkan,” tambah Presiden.

Prabowo menegaskan kepada jajarannya untuk menghapus regulasi yang tidak masuk akal. Presiden juga memerintahkan untuk mempermudah segala regulasi dan aturan untuk pengusaha. “Jadi seperti ini, tolong kasih tahu kita, mana yang pelaksananya tidak bagus. Kita segera akan bertindak. Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien, kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha,” ujarnya.

Prabowo Minta Introspeksi

Kepala Negara juga menyampaikan kepada jajarannya untuk introspeksi diri terhadap regulasi dan kebijakan yang telah ada selama ini terutama terkait dengan praktik impor barang. Presiden menekankan segala tindakan yang merugikan negara dan rakyat harus dihentikan.

“Kita harus introspeksi diri. Institusi-institusi kita harus beres. Bea cukai. Harus beres, jangan macam-macam lagi. Cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Penyelundupan harus kita hentikan. Mengancam industri kita. Mengancam rakyat kita. Mengancam pekerjaan rakyat kita,” imbuhnya.

Presiden juga menegaskan kepada jajarannya untuk bertanggung jawab terhadap setiap kebijakan yang dibuat. Selain itu, Presiden juga mengingatkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Presiden menyampaikan bahwa pejabat dari institusi negara yang terlibat dalam penyeludupan harus ditindak sekeras-kerasnya.

“Saya sudah berkali-kali bicara sama semua pejabat-pejabat itu. Kita perbaiki kondisi. Rakyat kita banyak yang masih susah. Jangan ikut praktek-praktek yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri. Ini saya kasih peringatan,” imbuh Kepala Negara dalam jawabannya kepada ekonom.

Dalam sesi tanya jawab, Presiden menyampaikan apresiasi kepada para ekonom dan pengusaha yang hadir atas saran dan masukan yang telah disampaikan. Presiden meminta kepada peserta yang hadir untuk segera melaporkan apabila ada implementasi yang kurang tepat di lapangan. (BRN)