Jakarta – Pemerintah memiliki dua prioritas terkait program penyediaan infrastruktur di tahun 2023 mendatang. Pertama, yakni percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional. Kedua, mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk dalam program pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Untuk kawasan inti pusat pemerintahan, menjadi domain pemerintah melalui APBN. Tapi untuk kawasan-kawasan penyangganya, itu yang ditawarkan kepada investor atau kepada pihak lain untuk ikut membangun IKN,” beber Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya dalam keterangan pers, Selasa, 20 Desember 2022.

Made Arya menjelaskan, prioritas program pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun depan. Hal ini seiring upaya menaikkan produktivitas untuk transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045.

Salah satu instansi yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada 2023, Kementerian PUPR memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 125,18 triliun. Jumlah tersebut lebih besar ketimbang pagu anggaran tahun 2022 sejumlah Rp 116,37 triliun.

Kendati demikian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur tahun anggaran 2023, pihaknya akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan. Utamanya, Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target penyelesaian pada semester I Tahun 2024 atau sebelum periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju berakhir.

“Sesuai arahan Presiden, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas dan infrastruktur dasar atau konektivitas pada tahun 2023. Atau paling lambat semester I tahun 2024,” ungkap Basuki.

Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membangun infrastruktur pada empat bidang utama yaitu sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan. Pada bidang sumber daya air, salah satu yang vital adalah pembangunan bendungan yang akan menopang kebutuhan pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.

Kementerian PUPR akan terus mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR). Harapannya agar infrastruktur yang telah dibangun benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Sumber Pendanaan Baru

Selain pendekatan OPOR, pada 2023 Kementerian PUPR juga akan memfokuskan alokasi anggaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui program padat karya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14,34 triliun. Anggaran tersebut bertujuan untuk penyerapan tenaga kerja sebanyak 701 ribu orang, yang tersebar pada beberapa kegiatan padat karya, antara lain bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman, dan perumahan.

Basuki menyebutkan, tantangan pembangunan infrastruktur akan semakin besar, khususnya kebutuhan pendanaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Menteri PUPR berharap adanya terobosan sumber-sumber pembiayaan baru.

Ia menilai penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan infrastruktur serta pelibatan swasta dalam membangun infrastruktur dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU)  adalah sebuah langkah awal yang baik.

“Kami terus mendorong pengembangan creative innovative financing melalui sinergi dengan berbagai instrumen pendanaan lainnya. Hal ini agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan,” pungkasnya. (BRN)