Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarawati menekankan pentingnya Presidensi G20 untuk membangkitkan pengembangan infrastruktur berkelanjutan khususnya pasca pandemi. Menkeu menyampaikan ini pada sesi Keynote Dialogue rangkaian kegiatan Special Event Toward G20 Summit bertema; ‘Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity’ di The Convene, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin dan Selasa, 10 – 11 Oktober 2022.

“Ketika kita menghadapi masalah global seperti pandemi dan perubahan iklim, meskipun negara Anda masih dapat leluasa beroperasi sesuai kemampuan. Anda juga harus mengakui dengan kerendahan hati, tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara adidaya di dunia,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada sesi Sustainable Infrastructure Investment and Financing (SIIF).

Menkeu menuturkan, pengakuan tersebut membantu Presidensi G20 Indonesia untuk meyakinkan negara anggota. “Pengakuan semacam ini membantu kita untuk meyakinkan negara anggota G20 bahwa kita perlu tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan,” tegasnya.

Selain itu, Menkeu menegaskan telah ada kesepakatan mekanisme keuangan berkelanjutan yang membutuhkan kontribusi semua negara. Hal ini juga melibatkan semua lembaga termasuk Multilateral Development Bank (MDB) guna mengurangi risiko dan bertujuan memobilisasi lebih banyak dana.

Presidensi G20 Indonesia mendorong peningkatan dukungan pendanaan pembangunan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB. Termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal (Capital Adequacy Framework/CAF). Reviu CAF bertujuan untuk optimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota.

Faktor Pendorong

Lead Co-Chairs of Think 20 (T20) Bambang Brodjonegoro dalam sambutan pembukaan Special Event Toward G20 Summit menekankan faktor penting pendorong pengembangan infrastruktur berkelanjutan.

“Salah satu masalah penting yang perlu kita tangani adalah skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Investasi dan kemitraan publik-swasta (public private partnership/PPP) adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan,” papar Bambang.

Selain itu, dalam skema PPP, pemangku kepentingan khususnya pemerintah juga perlu memperkuat pembangunan kapasitas dan memberikan insentif yang tepat. “Penguatan pembangunan kapasitas dan pemberian insentif yang tepat guna kepada sektor publik maupun swasta untuk meningkatkan keberlanjutannya,” pungkasnya. (BRN)