PSU Dipangkas, Komitmen Kabinet untuk Rumah MBR Dipertanyakan

Jakarta – Publik kembali mempertanyakan prioritas Kabinet Indonesia Maju dalam Program Sejuta Rumah, khususnya di bidang perumahan bersubsidi. Hal ini menyusul Pagu Indikatif Kementerian PUPR Tahun 2024 untuk bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang dipangkas dari Rp 382 miliar di tahun 2023 menjadi Rp 9 miliar atau setara 820 unit.
“Pemerintah semakin menurunkan skala prioritas bidang Program Sejuta Rumah, terutama terkait penyediaan perumahan MBR. Ada beberapa indikatornya. Pertama, hampir empat tahun belum keluar kebijakan kenaikan harga rumah bersubsidi. Kini, malah alokasi PSU tahun 2024 dipangkas menjadi hanya Rp 9 miliar,” ucap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (DPP Himperra) Endang Kawidjaja, saat dihubungi industriproperti.com, Rabu, 14 Juni 2023.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah berpendapat, selama sektor perumahan masih menjadi salah satu program pemerintah, maka alokasi PSU harus tetap menjadi prioritas. “Kalau alokasi PSU dipangkas, wajar jika kita mempertanyakan keseriusan Pemerintah dalam menjalankan Program Sejuta Rumah,” tandas Junaidi.
Junaidi mengatakan, pengalokasian anggaran PSU seharusnya sejalan dengan kebutuhan pembangunan perumahan. “Selama Pemerintah masih berkomitmen dalam upaya merumahkan rakyat maka ketersediaan anggaran PSU juga idealnya harus sejalan dengan penyediaan hunian yang tertuang dalam Program Sejuta Rumah,” imbuhnya.
Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto menyampaikan pemangkasan dana PSU tahun 2024 dari Rp 382 miliar tahun 2023 menjadi Rp 9 miliar pada rapat di Komisi V DPR RI, Selasa, 13 Juni 2023. Sedangkan PSU tahun 2022 mencapai Rp 169 miliar atau 20.757 unit dari target semula sebesar 20.550 unit.
“Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 Direktorat Jenderal Perumahan sebesar Rp 6,191 triliun. Salah satunya, bantuan PSU sebesar Rp 0,009 triliun sebanyak 820 unit,” demikian sebut Iwan Suprijanto dalam keterangan persnya.
Potensi Kisruh
Endang menyatakan, pagu PSU tahun 2024 merupakan bom waktu karena hanya akan menjadi potensi kisruh di kalangan pengembang. “Bayangkan, sebaran PSU sejumlah 820 unit untuk 10 provinsi dengan produktivitas rumah subsidi terbanyak se-Indonesia. Artinya, tiap provinsi hanya memperoleh dukungan PSU sebesar 82 unit saja,” ujarnya.
Ironisnya, kini pengembang perumahan bersubsidi menghadapi tuntutan untuk menaikkan kualitas produksi rumahnya. “Kementerian PUPR menuntut pengembang agar menjaga kualitas rumah yang dibangunnya. Pengembang diwajibkan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang kualitas rumah bersubsidi. Mungkin dalam dua tahun setelah penandatanganan PKS itu tidak akan ada masalah. Namun, siapa bisa menjamin bahwa setelahnya harga jual rumah subsidi bakal naik,” tanya Endang.
Tuntutan pemenuhan kualitas produksi rumah, kata Endang, seharusnya selaras dengan penyesuaian harga jual unit rumah subsidi setiap tahun. Apabila pemerintah tidak mengumumkan adanya perubahan harga jual, maka idealnya berlaku kenaikan harga jual rumah bersubsidi. Adapun komposisi kenaikan harga jual rumah bersubsidi menyesuaikan dengan inflasi pada tahun sebelumnya.
“Mestinya, setiap tahun secara otomatis ada kenaikan harga jual rumah bersubsidi. Lebih baik lagi jika ada komitmen revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) setiap tahun sehingga lebih fair buat penyediaan hunian bersubsidi,” tandas Endang.
Tabrak 2 UU
Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto menyayangkan langkah Kementerian PUPR memangkas alokasi PSU di tahun 2024. Dia menilai kebijakan tersebut berpotensi menabrak setidaknya dua peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Langkah Kementerian PUPR memangkas alokasi PSU tahun 2024 tidak sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP). Utamanya Pasal 54 ayat 3 butir h tentang kewajiban pemerintah menyediakan PSU bagi perumahan MBR,” tutur Zulfi
Zulfi menilai, postur anggaran Kementerian PUPR di bidang perumahan untuk tahun 2024 juga bertolak belakang dengan Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada tanggung jawab Pemerintah Pusat mengenai urusan wajib menyangkut layanan dasar kepada masyarakat di bidang perumahan. “Lampiran UU 23/2014 itu secara jelas membagi urusan Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat. Mulai dari level pusat, provinsi, hingga tingkatan kabupaten/kota dalam hal penyelenggaraan PSU,” tegasnya.
Lebih jauh Zulfi menyatakan pemangkasan anggaran PSU juga bertolak belakang dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. “Terpangkasnya anggaran PSU itu jelas bertolak belakang dengan peraturan di internal Kementerian PUPR sendiri,” tegasnya. (BRN)
Rekomendasi Untuk Anda
REI Kalsel Gelar ‘Diklat Manajemen Hebat, Penjualan Melesat’
- Selasa, 13 Oktober 2026 15:42 WIB
Jakarta – Sejumlah pengembang anggota REI Kalsel akan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bertema; ‘The Next Level Developer; Manajemen Hebat, Penjualan Melesat’, di Banjarmasin, Rabu-Kamis, 14-15 Oktober 2026. “Pelatihan ini bakal menghadirkan sejumlah pemateri hebat seperti Muhammad Ridwan atau Mas Wawan, pakar di bidang manajemen pengembang properti. Ada pula Veronica, praktisi digital marketing sekaligus AI […]
Rasio NPL KPR Nonsubsidi Meningkat, BI Bongkar Penyebabnya
- Kamis, 17 September 2026 10:56 WIB
Jakarta – Bank Indonesia mencatat rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) secara agregat (bruto) tetap rendah sebesar 2,09% pada Juni 2026. Namun, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nonsubsidi kelas bawah dan menengah tercatat berada pada kuadran risiko tinggi dengan pangsa besar. “Rasio NPL untuk kredit tersebut relatif tinggi dengan tren yang meningkat sejak triwulan II 2025 hingga […]
IPBA 2026, Menteri Ara Tepati Janji Serahkan 60 Hadiah Umrah
- Sabtu, 29 Agustus 2026 11:14 WIB
JAKARTA – Malam penganugerahan 20th Annual Indonesia Property & Bank Award atau IPBA 2026 berlangsung sukses di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada Jumat (28/8) malam. Di event ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menepati janjinya untuk memberikan apresiasi 60 hadiah umrah bagi para karyawan perusahaan pengembang dan marbot masjid. Mengusung tema […]
Mahfud MD Soroti Potensi Benturan Program Perumahan dengan Lahan Pertanian
- Kamis, 15 Oktober 2026 16:30 WIB
Yogyakarta – Salah satu tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan perumahan adalah ketika penyediaan hunian bersinggungan dengan aturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal itu disampaikan Pakar Hukum Mahfud MD dalam Diskusi Publik Pusham UII: Problem Alih Fungsi Lahan Sawah di Yogyakarta, Kamis, 15 Oktober 2026. Mahfud mengatakan, kebutuhan pembangunan perumahan, termasuk Program 3 Juta […]
Purbaya Dicopot, Suahasil Nazara Resmi Jadi Menkeu Baru
- Senin, 14 September 2026 17:02 WIB
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) pada Senin, 14 September 2026. Sebagai penggantinya, Presiden Prabowo melakukan pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara di Istana Negara pada hari yang sama. Pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menkeu yang baru didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 97p […]
REI DKI Jakarta dan FT UI Gembleng Pengembang Lewat REEP Batch 7
- Minggu, 15 November 2026 09:23 WIB
DEPOK – Di tengah bayang-bayang perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global, Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta kembali berkolaborasi dengan Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT UI) menggelar Real Estate Executive Program (REEP) Batch 7. Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, mengatakan REEP menjadi wadah pembelajaran sekaligus pertukaran pengalaman bagi para pelaku […]
BP Tapera Percepat Realisasi Tenor FLPP 40 Tahun
- Rabu, 2 September 2026 15:15 WIB
Jakarta — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar rapat koordinasi guna percepatan realisasi tenor FLPP 40 tahun. Perubahan skema itu akan diberlakukan bagi pembiayaan kredit rumah tapak maupun rumah susun (rusun) umum. Untuk rumah tapak, skema yang dibahas mempertahankan tingkat bunga 5 persen. Sedangkan skema yang akan diberlakukan untuk rusun subsidi menggunakan bunga […]
Mau Renovasi atau Pindah Rumah? Cek Dahulu 12 Hal Ini
- Minggu, 18 Oktober 2026 16:55 WIB
Jakarta – Keputusan cukup rumit sering dihadapi saat memilih antara membeli rumah baru atau merenovasi rumah lama. Pilihan antara rumah lama yang lama yang penuh kenangan atau rumah baru untuk membuat sejarah baru dihadapkan pula pada dua ‘masalah’ lainnya, yakni berinvestasi dalam renovasi agar sesuai atau menjualnya dan mencari rumah anyar. Tidak semudah membalikkan telapak […]
