Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto (Foto: Kementerian PUPR)
Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memaparkan program pembangunan hunian di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Kami memiliki beberapa program pembangunan khususnya di sektor perumahan di IKN,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, di Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023.
Iwan menerangkan, bentuk dukungan pada pembangunan IKN pada tahun anggaran 2023 berupa Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di IKN yang dibangun secara multi years contract (MYC) 2022 – 2023 sebanyak 22 tower atau 1.072 unit. Adapun nilai anggaran pembangunannya sebesar Rp 596,52 miliar.
Pembangunan HPK di IKN berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya program perumahan di IKN, diharapkan juga akan masuk sejumlah investor misalnya para pengembang perumahan untuk berinvestasi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
“Adanya HPK di IKN nantinya bisa menjadi tempat tinggal yang layak bagi para pekerja konstruksi. Kami juga ingin para pekerja tidak tinggal di bedeng-bedeng dan tentunya dengan lingkungan yang nyaman maka hasil pembangunan bisa lebih berkualitas,” katanya.
Program selanjutnya adalah pembangunan rumah tapak menteri secara MYC 2022 – 2024 sebanyak 36 unit dengan anggaran Rp 520,46 miliar. Saat ini Ditjen Perumahan tengah membangun rumah contoh di Persil 105 dan pembangunan nursery tanaman untuk penghijauan.
Menurut Iwan, Ditjen Perumahan juga mendorong pembangunan hunian ASN sebanyak 47 tower Rusun. Saat ini tengah dilaksanakan pemaketan 47 tower Rusun sebanyak 6 paket. “Jumlah rumah tapak menteri di Persil 105 sebanyak 12 unit di atas lahan 9,1 hektar dan Persil 104 sebanyak 24 unit di atas lahan 10,6 hektar,” katanya.
Pagu Indikatif Tahun 2024
Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp 6,19 triliun. Anggaran itu antara lain untuk pembangunan rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), rumah swadaya, serta bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum dan dukungan manajemen dan output non fisik berupa dukungan teknis dan dukungan manajemen. “Pada tahun 2024 mendatang anggaran Ditjen Perumahan mencapai Rp 6,19 triliun,” kata Iwan.
Iwan menerangkan, anggaran tersebut berdasarkan Surat Menteri PUPR perihal penyesuaian Pagu Indikatif Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024. “Kami akan terus mendorong pembangunan hunian layak bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” terangnya.
Berdasarkan data, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan rusun sebesar Rp 4,459 triliun sebanyak 2.629 unit termasuk alokasi untuk IKN 47 tower, rumah swadaya sebesar Rp 1 triliun untuk 45.872 unit, serta PSU rumah umum senilai Rp 0,009 triliun sebanyak 820 unit.
Selanjutnya adalah pembangunan rumah khusus senilai Rp 0,139 triliun sebanyak 140 unit. Sedangkan dukungan manajemen dan output non fisik berupa dukungan teknis Rp 0,272 triliun dan dukungan manajemen Rp 0,311 triliun.
“Kami juga memiliki rencana kegiatan padat karya berupa dukungan BSPS melalui skema penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) sebanyak 45.872 unit dengan anggaran Rp 1 triliun. Program tersebut dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 91.744 orang,” tandasnya. (BRN)
