REI Sulut Targetkan Bangun 4.000 Unit Rumah Subsidi di 2022

Itulah mengapa di tahun 2022 ini, REI Sulawesi Utara (Sulut) menargetkan realisasi rumah subsidi mencapai 4.000 unit, target yang seharusnya bisa dicapai sejak dua tahun lalu.
0
171
rumah subsidi

JAKARTA – Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Sulawesi Utara, Sonny Mandagi mengatakan sejak semester II-2021 pasar properti di provinsi tersebut lebih membaik. Itulah mengapa di tahun 2022 ini, REI Sulawesi Utara (Sulut) menargetkan realisasi rumah subsidi mencapai 4.000 unit, target yang seharusnya bisa dicapai sejak dua tahun lalu.

“Pada 2019 kamu sudah berhasil mencapai 3.400 unit rumah subsidi, sehingga seharusnya 2020 itu bisa tercapai 4.000 unit. Tetapi karena ada pandemi jadi tidak tercapai. Sementara tahun lalu, kami hanya mencapai 3.200 unit,” jelas Sonny kepada Industriproperti.com, Senin (4/4/2022).

Optimisme ini juga didukung oleh perbankan. Pasalnya, empat bank Himbara milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semua ada di Sulut dan semua berlomba-lomba untuk merealisasikan penyaluran kredit properti.

Berbeda dari berbagai daerah lain yang mengkhawatirkan pemberlakuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sonny menyebutkan PBG bukanlah batu sandungan di Sulut. Menurutnya, pemerintah daerah mau membantu memudahkan PBG. “Memang (PBG) jadi isu nasional, namun ada keringanan sehingga di Sulut PBG bukan halangan,” tegas Sonny.

Sepanjang kuartal I-2022, Sonny meyakini ada tren positif tentang properti di Sulut. Isu kenaikan PPN menjadi 11% yang juga diperkirakan akan menghambat sektor properti, menurut Sonny, sudah dicarikan jalan keluar karena isunya sudah ada sejak awal tahun.

Sonny justru menyoroti masalah segmentasi yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menjadi momok bagi masyarakat Sulut secara jangka panjang.

Berdasarkan segmentasi, Kementerian PUPR menyebutkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mengambil rumah dengan skema Tapera, pegawai fixed income dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta non-fixed income dengan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

“Masalahnya di Sulut banyak non-fixed income, sementara untuk mendapatkan kuota BP2BT tidak mudah. Kami kira, secara jangka panjang ini akan jadi masalah terutama di Sulut,” kata Sonny.

Optimistis

Dia mencontohkan kalau di Sulut, tidak seperti Banten dan Jawa Barat yang masyarakatnya banyak bekerja di pabrik. Di Sulut, kata Sonny, banyak orang bekerja di bidang pariwisata dengan gaji tidak tetap yang berarti masuk dalam kategori non-fixed income.

Meski masalah segmentasi ini cukup menjadi perhatian, namun Sonny optimistis tahun ini akan lebih baik untuk sektor properti. Pasalnya, banyak relaksasi bagi dunia usaha.

Tahun ini, tambah Sonny, banyak kemudahan dan suku bunga sudah rendah. Sonny bahkan menyebutkan sudah banyak bank yang memberikan bunga tetap dengan sangat rendah untuk 2-4 tahun.

Namun dia menyayangkan belum ada bank yang memberikan kelonggaran loan to value (LTV) 100%. Padahal, kemudahan tersebut sudah Bank Indonesia berikan. Menurut Sonny, banyak bank masih berhati-hati dan hanya memberikan maksimal 90% LTV.

“Padahal banyak masyarakat di Sulut mengalami kesulitan mengenai uang muka, namun lancar dalam mencicil. Ini cukup menjadi keresahan bagi pengembang,” pungkasnya. (MRI)