Tahun 2022, Ekonomi RI Tumbuh 5,3%

Kendati kondisi global masih mengalami pasang surut, ekonomi RI sepanjang tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen.
0
582

Jakarta – Kendati kondisi global masih mengalami pasang surut, pertumbuhan ekonomi RI sepanjang tahun 2022 sebesar 5,31 persen. Angka itu melampaui target Pemerintah sebesar 5,2 persen dan menembus level seperti sebelum pandemi.

“Kuartal IV tahun lalu tumbuh 5,01 persen (year on year/yoy). Secara kumulatif di tahun 2022, ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre-covid yang rata-rata sebesar 5 persen. Ini merupakan angka tertinggi sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV Tahun 2022, Senin, 6 Februari 2023.

Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif Pemerintah, salah satunya melalui Program PC-PEN, berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi RI.

Harga komoditas utama global juga ternormalisasi pasca meredanya rantai pasok serta suhu iklim yang lebih bersahabat. Optimisme juga muncul dari Tiongkok yang kembali membuka perbatasan dan aktivitas ekonomi dari yang sebelumnya menerapkan kebijakan zero covid. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi stimulus di tengah berbagai risiko yang terus muncul.

Didukung windfall komoditas unggulan, ekspor mampu tumbuh double digit mencapai 14,93 persen (yoy). Impor tumbuh 6,25% (yoy) karena adanya kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Lebih lanjut, laju pertumbuhan konsumsi sebagai kontributor utama PDB tercatat sebesar 4,48 persen (yoy). Hal ini seiring pertumbuhan PMTB sebesar 3,33 persen (yoy) dan Konsumsi LNPRT sebesar 5,70 persen (yoy). Kendati demikian, konsumsi Pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar -4,77 persen (yoy).

Dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di Triwulan IV-2022. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99 persen(yoy). Berikutnya, sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 13,81 persen (yoy) yang terdorong peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64 persen (yoy).

Kontributor Ekonomi

Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia terus mengalami penguatan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi 56,48 persen (yoy). Selanjutnya, Pulau Sumatera sebesar 22,04 persen (yoy) dan Kalimantan 9,23 persen (yoy). Lebih lanjut, Pulau Sulawesi 7,03 persen (yoy) serta Maluku dan Papua tumbuh 2,50 persen (yoy). Hal ini beriringan dengan tingginya ekspor yang terjadi terutama akibat tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri.

“Beberapa leading indicators menunjukkan prospek cerah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi RI pada tahun 2023. Hal ini tercermin dari IKK yang masih tinggi menggambarkan optimisme ekonomi RI ke depan yang masih bisa lebih kuat lagi,” ujar Menko Airlangga.

Indikator sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang masih positif meski melambat, yield obligasi Pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan IHSG yang menguat, dan rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap PDB dalam level aman.

“Pemerintah akan terus waspada dan antisipatif dengan kondisi pelambatan ekonomi global yang akan menurunkan tingkat permintaan. Penguatan core ekonomi dalam negeri melalui konsumsi dan investasi akan menjadi faktor utama untuk meningkatkan resiliensi ekonomi Indonesia di tahun 2023, karena kinerja ekspor yang sebelumnya tumbuh tinggi diperkirakan akan melambat,” tegas Menko Airlangga.

Kebijakan Utama

Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan utama seperti:

  1. Menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dengan program 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif), serta optimalisasi program perlindungan sosial yang akan melindungi masyarakat rentan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako (BPNT), dan sejenisnya.
  2. Memperkuat pasar domestik dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pengembangan UMKM. Antara lain dengan memperkuat rantai pasok perusahaan nasional dalam menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor pengembangan UMKM, termasuk di sektor produksi (KUR Alsintan).
  3. Meningkatkan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang masih kuat. Untuk itu, perjanjian kerja sama perdagangan internasional akan terus diperkuat, salah satunya melalui optimalisasi mandat Chairmanship ASEAN 2023, serta peningkatan kerja sama bilateral maupun multilateral.
  4. Transformasi ekonomi terus dilanjukan untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi UU Cipta Kerja. Presiden telah menetapkan Perppu Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.
  5. Reformasi dan pendalaman sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ini akan memperkuat basis sumber pembiayaan untuk pembangunan ekonomi.
  6. Hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Presiden meminta pengurangan ekspor bahan mentah dan peningkatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.
  7. Dalam meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan SDM, Pemerintah memberikan dukungan diantaranya melalui program padat karya, pelatihan (reskilling upskilling), dan program Kartu Pra Kerja. Pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk relokasi IKN untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
  8. Pemerintah juga mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi, diantaranya melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Ini diharapkan mampu meningkatkan minat turis asing untuk datang ke destinasi wisata dalam negeri.

“Dengan catatan di atas dan melalui koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder dalam menerapkan strategi dan kebijakan yang ada, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen (yoy) di tahun 2023 optimis dapat dicapai. Berbagai lembaga internasional pun memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 5 persen tahun 2023,” pungkas Airlangga. (BRN)