Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah berupaya menanggulangi bencana banjir di Ibu Kota Jakarta melalui penanganan kolaboratif dari hulu ke hilir. Hal ini sejalan dengan rencana induk (masterplan) pengendalian di Ibu Kota Jakarta.

“Kita perlu menerjemahkan tugas dan fungsi seluruh pihak menjadi peran dan tanggung jawab bersama. Untuk itu kita harus terus mengupayakan kebersamaan dan kolaborasi. Hal ini supaya semuanya dapat memahami siapa yang sedang bekerja dan program yang terlaksana. Termasuk pentingnya keterlibatan masyarakat,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam keterangan resminya, Selasa, 25 Oktober 2022.

Menurut Basuki, penanganan banjir harus secara menyeluruh dari hulu ke hilir dengan kegiatan multisektoral yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam upaya menangani banjir Jakarta, imbuh Menteri PUPR, salah satu kuncinya adalah kembali ke rencana induk (masterplan) Sistem Pengendalian Banjir Jakarta yang disusun oleh Netherlands Engineering Consultants (NEDECO) pada tahun 1973. Masterplan tersebut telah direview sebanyak dua kali, yakni pada tahun 1997 oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan pada tahun 2007 melalui program Jakarta Integrated Flood Management Programme (JIFMP).

Kementerian PUPR dalam mendukung penanganan banjir Jakarta sesuai rencana induk di bagian hulu melalui pembangunan dua bendungan kering. Yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang ditargetkan selesai akhir 2022. Bendungan Ciawi direncanakan memiliki volume tampung 6.05 juta m3 dan luas genangan 39,40 hektar dengan  total biaya pembangunan sebesar Rp 1,32 triliun.

Di wilayah hulu, selain Bendungan Ciawi juga dibangun Bendungan Sukamahi dengan daya tampung 1,68 juta m3 dan luas area genangan 5,23 hektare untuk mereduksi banjir sebesar 15,47 m3/detik.

Pembangunan Bendungan Sukamahi sudah direncanakan sejak tahun 1990-an dan mulai dibangun tahun 2017. Total kontrak pembangunannya senilai Rp 673,45 miliar dengan kontraktor pelaksana PT. Wijaya Karya-Basuki KSO.

Sementara itu di bagian hilir, tengah dibangun Sudetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur yang akan mengalihkan debit Kali Ciliwung ke KBT sebesar 60 m3/detik. Dengan progres konstruksi mencapai 44,21 persen, sudetan ini direncanakan akan selesai pada April 2023. Keberadaan Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, dan Sudetan Kali Ciliwung-KBT akan mengurangi puncak debit banjir di Pintu Air Manggarai sebesar 21 persen.

Normalisasi Kali Ciliwung

Kementerian PUPR juga tengah membangun Pompa Ancol Sentiong yang berkapasitas 50 m3/detik. Dengan progres konstruksi 49,53% dan target rampung pada Desember 2023, pompa ini akan mengamankan Kel. Kemayoran, Sunter Agung, dan Sunter Jaya di  Kec. Tanjung Priok dari risiko banjir.

Pada tahun 2020 Kementerian PUPR juga telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov DKI untuk melakukan penanganan tanggul kritis pantai Jakarta sepanjang 33,2 km. Dari panjang tersebut, 10,82 km menjadi kewenangan Kementerian PUPR dan 22,11 km lainnya menjadi kewenangan Pemprov DKI. Hingga tahun ini Kementerian PUPR telah mengerjakan penanganan tanggul sepanjang 3,75 km. Sementara 7,07 km sisanya sedang dalam proses lelang dan bakal selesai pada tahun 2024.

Hingga tahun 2017, Kementerian PUPR telah menyelesaikan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 16,9 km dari total rencana sepanjang 33,69 km. Untuk tahun ini Kementerian PUPR telah merencanakan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 1,2 km. Namun pengerjaannya baru mencapai 500 m karena terhambat proses pembebasan lahan. Normalisasi Kali Ciliwung akan segera berlanjut setelah pembebasan lahan oleh Pemprov DKI. Saat ini Pemprov DKI sudah membebaskan lahan di sepanjang Kali Ciliwung seluas 4,7 ha. (BRN)