DPR Apresiasi Pembangunan Rusun ASN PUPR Citeureup
Maket rusun ASN Citeureup (Foto: Kementerian PUPR)
Jakarta – Komisi V DPR RI mengapresiasi pembangunan rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berlokasi di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Legislator berharap rusun itu dapat menjadi alternatif hunian bagi ASN.
“Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Ditjen Perumahan Kementerian PUPR atas pembangunan rusun ini. Rusun ini memiliki fasilitas pendukung yang memadai, sehingga ASN yang tinggal di rusun ini bisa fokus bekerja abdi negara,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, dalam siaran pers, Selasa, 9 November 2021.
Andi menjelaskan, aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan rusun ASN yaitu proses percepatan pembangunan. Selain itu, kekuatan bangunan rusun terhadap bencana gempa juga harus diperhatikan. Rusun juga harus memiliki fasilitas pendukung seperti akses jalan, air bersih, sarana prasarana umum lainnya.
Berdasarkan data, pembangunan rusun ASN ini oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa II dengan kontraktor pelaksana PT. Gariand Niagatama dan Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Yodya Karya (Persero). Adapun lokasinya berada di Jalan Pahlawan Desa Sanja, Kelurahan Citeureup Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Anggaran APBN
Pembiayaan pembangunan rusun ASN ini bersumber dari APBN senilai Rp 57,2 miliar. Progress pembangunan sudah mencapai 91 persen dan akan selesai pada 10 Desember 2021 mendatang.
Rusun ASN Kementerian PUPR di Citeureup terdiri atas tipe 45 setinggi 8 lantai dan jumlah unit sebanyak 92 unit dengan daya tampung sekitar 368 orang. Luas bangunan secara keseluruhan adalah 7.992 meter persegi. Setiap unit rusun memiliki ruang dapur dan meubelair seperti tempat tidur, lemari, meja dan kursi dan setiap unitnya akan ada pendingin ruangan atau AC dan alat pemadam kebakaran.
Rusun ini juga memiliki fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa ruang serbaguna, minimarket, mushola dan ruang pengelola.
“Kami akan melakukan setiap masukan agar rusun ini bisa selesai tepat waktu dan dengan kualitas yang sesuai standar,” papar Plt. Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Maryoko Hadi. (BRN)
