JAKARTA – Masalah di sektor perumahan sangat kompleks. Upaya untuk menuntaskan berbagai persoalan itu mendorong Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) untuk mengambil peran dalam perjuangan mengangkat dan menyampaikan permasalahan di sektor perumahan kepada pemerintah termasuk pemerintahan baru yang akan datang.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan permasalahan di sektor perumahan sangat kompleks dan selama ini diakui kurang ditanggani dengan baik. Hal itu sudah disampaikan REI berulang kali baik melalui berbagai forum maupun media massa, sehingga isu tersebut mendapat tanggapan terutama dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diimplementasikan lewat Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun.

“Tidak sampai disitu, REI juga saat ini tengah menunggu jadwal untuk bertemu presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyampaikan peta jalan (roadmap) sektor perumahan dan propertinomic yang sudah kami siapkan,” ungkap pengusaha properti yang juga merupakan bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tersebut kepada wartawan, Senin (6/5).

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto

Joko menambahkan, sebagai Ketua Umum REI dan TKN Prabowo-Gibran dirinya sudah melakukan banyak hal untuk mendorong sektor perumahan diurus secara tepat diantaranya dengan paradigma propertinomic yang berlandaskan pada empat pilar yakni penguatan institusi atau kelembagaan yang mengurusi perumahan, fokus pada kebijakan dan keberpihakan, mengoptimalkan anggaran perumahan, serta mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

Selain itu, REI juga terus mengajak banyak pihak untuk berdialog maupun membuka ruang-ruang diskursus terkait sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mendorong pentingnya sektor properti menjadi garda terdepan bagi pencapaian net zero emission melalui program penanaman 1 juta pohon di seluruh proyek perumahan anggota REI.

“Roadmap yang kami siapkan secara spesifik akan menjelaskan bagaimana sektor perumahan ini harus ditanggani baik skema pembiayaan maupun pola kemitraan yang dapat dikembangkan. REI sejak awal juga menjadi salah satu inisiator yang mendorong dibentuknya Kementerian Perumahan dan Perkotaan pada kabinet mendatang,” ungkap CEO Buana Kassiti Group yang hampir dua dekade terakhir telah menekuni seluk-beluk pembangunan perumahan kelas menengah dan rumah bersubsidi tersebut.

Kerjasama Penelitian

Saat ini, REI sudah menjalin kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) untuk melakukan penelitian mengenai seberapa besar sebenarnya kontribusi sektor properti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Joko, sektor perumahan yang merupakan bagian dari sektor properti bersifat padat karya sehingga terbukti efektif menjadi backbone perekonomian yang menggerakkan lebih dari 180 industri ikutan lainnya.

“Kalau sektor properti ini bisa berlari kencang, maka banyak industri lainnya yang ikutan bergerak dari produk bahan bangunan, material konstruksi, perabot dan kerajinan hingga pedagang makanan di sekitar lokasi pembangunan properti,” jelasnya.

REI berulang kali sudah menyatakan kesiapan dan dukungan terhadap Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun. Program ini dinilai realistis dan inline dengan usaha untuk menuntaskan angka backlog perumahan yang terus membengkak. Menurut Joko, jika konsisten dijalankan, maka pada 2029 jumlah backlog perumahan akan berkurang dan terkelola baik.

Dia menegaskan, pengentasan backlog rumah nasional tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa seperti yang selama ini telah dikerjakan. Namun harus ditanggani secara sangat luar biasa dan diluar kebiasaan (extra-ordinary) termasuk dengan memasang target pasokan yang besar untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat.

“Dan yang terpenting, persoalan perumahan harus menjadi prioritas dan bukan lagi sekadar pelengkap. Karena soal rumah ini kalau tidak dikelola dengan serius akan berpotensi menjadi “bom waktu” bagi pembangunan nasional di masa mendatang termasuk pembangunan karakter manusia Indonesia. Karena karakter bangsa berawal dari rumah,” tegas Joko.

Pada tahun 2035, hampir 66 persen penduduk indonesia atau sekitar 304 juta jiwa akan tinggal di perkotaan. Situasi itu butuh penangganan yang tepat, termasuk mengenai penyediaan tempat tinggal sesuai amanah konstitusi.

“Jumlah penduduk Indonesia yang tidak punya rumah sudah sekitar 20 persen dan angka itu berpotensi terus bertambah. Artinya Indonesia sudah masuk ke fase darurat perumahan, sehingga harus dituntaskan segara dengan cara super serius,” pungkas alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tersebut. (MRI)