Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) membahas berbagai isu yang muncul terkait perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rapat Internal Percepatan Proyek Strategis Nasional yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

“Secara kumulatif sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2024, sudah selesai 195 PSN dan beroperasi penuh dengan nilai Rp1.519 triliun. Sedangkan 77 proyek dan 13 program dalam tahap konstruksi atau operasi sebagian, nilainya Rp2.960,7 triliun,” ungkap Menko Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Senin, 18 Maret 2024.

Menko Airlangga menjelaskan, PSN merupakan inisiatif penting Pemerintah yang dirancang untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang, PSN menjadi tonggak dalam upaya Pemerintah untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa terdapat 41 PSN yang ditargetkan selesai tahun 2024, antara lain 5 proyek selesai pada periode Januari-Maret 2024, 24 proyek ditargetkan selesai pada periode April-September 2024, dan 12 Proyek ditargetkan selesai dalam periode Oktober-Desember 2024. Dari 36 PSN yang ditargetkan selesai pada April-Desember 2024 terdapat berbagai isu yang dilaporkan, terutama terkait pengadaan lahan dan tata ruang.

Butuh Dukungan

Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga menyebutkan bahwa dukungan seluruh stakeholders sangatlah dibutuhkan agar dapat segera menyelesaikan target Proyek Strategis Nasional.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa ada beberapa PSN yang dilaporkan secara khusus. Pertama, PSN Jalan Tol Gilimanuk–Negara–Pekutatan–Antosari–Mengwi yang membutuhkan dukungan pengadaan lahan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) karena ada perubahan skema dari unsolicited menjadi solicited. Oleh karena itu, PSN dimaksud memerlukan arahan untuk proses pengalokasian anggaran pengadaan tanah melalui LMAN sekitar Rp3,9 triliun.

Kemudian, ada PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak yang membutuhkan percepatan pada proses pelepasan kawasan hutan dan kompensasi hak ulayat di area seluas ~500 Ha. Selanjutnya, terdapat PSN Kawasan Industri Terpadu Batang yang membutuhkan arahan terkait pemberian insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi anchor tenant yang akan beroperasi di Oktober 2024.

Terkait PSN baru, dalam rapat tersebut dilaporkan ada 14 usulan PSN baru periode November 2023 – Februari 2024, dengan mempertimbangkan faktor kesiapan proyek, pembiayaan dari swasta (tanpa dukungan APBN), mendukung pemerataan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendapat dukungan Kementerian sektor.

Selain usulan PSN Baru, terdapat pula 2 usulan penyesuaian nomenklatur dan penambahan lingkup program pada daftar PSN. “Dan ada PSN penyesuaian nomenklatur, perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri,” pungkas Menko Airlangga. (SAN)