Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » PT IIF Solusi Tantangan Pembiayaan Infrastruktur

PT IIF Solusi Tantangan Pembiayaan Infrastruktur

  • calendar_month Rabu, 31 Jan 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF) menjadi solusi mengatasi tantangan kompleksitas pembiayaan infrastruktur. Hal itu disampaikan Menkeu dalam acara IIF’s Anniversary Dialogue bertema: “The Dynamics of Sustainable Infrastructure Financing and Its Roles in Achieving Food Security” di Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.

“Sebagai salah satu special mission vehicle dalam naungan Kementerian Keuangan melalui PT SMI, kita selalu berekspektasi dan berharap bahwa PT IIF bersama dengan PT SMI dapat menjadi problem solver bagi pembiayaan infrastruktur sebagaimana kebutuhan dalam jangka panjang,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu berharap agar di usia yang ke-14 tahun, PT IIF berperan sebagai institusi yang berkontribusi mereformasi kerangka kebijakan pembiayaan infrastruktur. Baik di Indonesia maupun di kancah global. “Saya berharap PT IIF juga terus aktif di dalam menata regulasi. Tidak hanya di Indonesia, juga di luar Indonesia, terutama di ASEAN dan secara global. Pengalaman membangun Indonesia itu sangat-sangat berharga dan relevan untuk kita presentasikan di level global. Itu sangat relevan,” tambahnya.

Sri Mulyani mengatakan, infrastruktur menjadi salah satu hal paling penting bagi Indonesia, mengingat jumlah penduduk yang terus meningkat dan kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, tata kelola, dan pembiayaan menjadi suatu kebutuhan.

Inovasi Pembiayaan

Sri Mulyani menuturkan, kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan infrastruktur dasar seperti air bersih, pengelolaan sampah, jalan tol, konektivitas internet, dan juga berbagai infrastruktur lain seperti ketahanan pangan tidak bisa ditunda. Menkeu mendorong PT IIF untuk bisa meningkatkan kapasitas, kecepatan, dan inovasi dari sisi pembiayaan sehingga bisa memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.

PT IIF adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur. Pengelolaannya secara profesional dan fokus investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

Perseroan ini berdiri pada 15 Januari 2010 atas prakarsa Kemenkeu dan dukungan dari World Bank, Asian Development Bank (ADB) dan lembaga multilateral lainnya. IIF bertujuan sebagai katalisator percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, PT IIF juga bertujuan meningkatkan partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. IIF menyediakan produk fund based seperti pinjaman jangka panjang dan produk non fund based seperti penjaminan. Layanan lainnya adalah yang berkaitan dengan proyek infrastruktur. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ilustrasi Gerbang Klangon (Foto: Kementerian PUPR)

    PT Brantas Abipraya Percantik Area Candi Borobudur

    • calendar_month Jumat, 16 Apr 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – PT Brantas Abipraya (Persero) dipercaya untuk mempercantik kawasan wisata Candi Borobudur di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Perseroan akan merampungkan proyek yang masuk dalam Kawasan Strategis Wisata Nasional (KSPN) Borobudur ini pada akhir tahun 2021. “Kawasan Borobudur akan menjadi destinasi super prioritas. Ini adalah upaya kami untuk ikut melestarikan kawasan Borobudur sebagai Situs Warisan […]

  • Workshop Pasar Modal

    REI DKI Jakarta Dorong Pengembang Kelas Menengah Masuk Pasar Modal

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • 0Komentar

    Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta berkolaborasi dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar workshop edukatif. Kegiatan itu bertujuan mendorong pengembang properti memanfaatkan pasar modal sebagai instrumen alternatif pembiayaan jangka panjang di tengah tantangan pasar properti yang kian dinamis. Kecenderungan sektor perbankan lebih berhati-hati terhadap sektor properti terutama pascapandemi. Akibatnya, baik pengembang maupun […]

  • hunian nyaman

    Gaji 6 Digit Baru Bisa Punya Hunian Nyaman

    • calendar_month Sabtu, 17 Sep 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Banyak lokasi hunian di New York, Amerika Serikat, tak lagi terjangkau oleh masyarakat dengan penghasilan kurang dari USD100.000 (Rp 1.499.920.000 mengacu kurs Rp14.999,20 per 1USD). Kondisi ini menyebabkan semakin sulitnya warga untuk memiliki hunian nyaman di “Kota yang Tidak Pernah Tidur” (The City Never Sleep) ini. “Penyewa telah diperas hingga batasnya meskipun pasar […]

  • Permintaan Gudang Meningkat, Surya Grand Cisoka Luncurkan Produk Baru

    Permintaan Gudang Meningkat, Surya Grand Cisoka Luncurkan Produk Baru

    • calendar_month Jumat, 13 Jan 2023
    • 0Komentar

    TANGERANG – Selain residensial, sub-sektor pergudangan logistik diproyeksi akan tetap bersinar di 2023. Sejumlah konsultan properti menyebutkan serapan pergudangan terus meningkat seiring lonjakan permintaan dari para pelaku usaha sejak tahun lalu. Salah satu kawasan pergudangan yang diminati adalah di Kabupaten Tangerang yang memiliki akses cukup baik ke jalan tol dan pelabuhan, termasuk memiliki lahan untuk […]

  • UU HPP Resmi Diundangkan, Cermati Waktu Berlakunya

    UU HPP Resmi Diundangkan, Cermati Waktu Berlakunya

    • calendar_month Sabtu, 6 Nov 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden Joko Widodo resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Hal ini seiring pengesahan UU HPP oleh Pemerintah bersama DPR RI pada Kamis, 7 Oktober 2021. Publik diharapkan dapat mencermati masing-masing ruang lingkup UU HPP yang memiliki waktu pemberlakuan […]

  • Wah, PUPR Mau Koreksi Program Utang Bank Dunia

    Wah, PUPR Mau Koreksi Program Utang Bank Dunia

    • calendar_month Jumat, 29 Jan 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya memperbaiki program penyediaan fasilitas papan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diongkosi oleh Bank Dunia. Hal ini menyusul rendahnya angka serapan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) setelah dua tahun bergulir yakni hanya 8,8 persen. “Ini adalah tahun terakhir karena penyelenggaraan program ini akan berakhir […]

Translate »
expand_less