Kemenkeu: Realisasi FLPP Tembus Rp18,7 Triliun

Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp18,77 triliun hingga akhir Agustus 2025 dengan jumlah pembangunan rumah sebanyak 163.831 unit.

“Di sektor perumahan tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp35,2 triliun dengan target Rp350.000 unit rumah. Realisasi sampai akhir Agustus mencapai 18,77 triliun dengan output 163.831 unit rumah senilai Rp20,32 triliun. Penyaluran tertinggi berada di Jawa Barat. Diikuti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, dan yang terakhir Jawa Timur,” urai Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi September 2025 di Jakarta, Senin, 22 September 2025.

Apabila dilihat berdasarkan pulau, sebaran penyaluran FLPP terbesar adalah di Pulau Jawa sebesar 74 ribu unit rumah (45%). Kemudian berturut-turut diikuti oleh Pulau Sumatera (40,4 ribu unit/25%), Sulawesi (25 ribu unit/15%), Kalimantan (16,9 ribu unit/10%), Bali, NTT dan NTB (4.800 ribu/3%) serta Maluku dan Papua (2.500 unit/ 2%).

Wamen Thomas menjelaskan, pemerintah telah mencairkan Rp42,7 triliun hingga 31 Agustus 2025 yang digunakan untuk tiga program prioritas, yaitu di sektor perumahan, ketahanan pangan, dan kerja sama internasional.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, belanja infrastruktur yang telah terealisasi adalah Rp2,1 triliun 35,32% dari pagu. Belanja infrastruktur tersebut, antara lain dikucurkan untuk rumah susun Rp1,5 triliun dengan progres 51,6% dari target 4.318 unit dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp500 miliar dengan progres 41% dari target 54.322 liter/detik.

Sinergi Kebijakan 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia terkini. Ia mengatakan, momentum pertumbuhan ekonomi terus diperkuat, dari sisi faktor, permintaan dan daerah. “Ekonomi kita masih kuat walaupun ada gejolak global dan akan kita perkuat terus ke depan. Apalagi kami sudah mendorong pemberian uang Rp200 triliun ke perbankan. Harusnya demand dan supply akan tumbuh dan bank sentral juga sudah menurunkan bunga,” jelasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Kemenkeu)

Menkeu Purbaya melanjutkan, sinergi kebijakan antara Kemenkeu dengan Bank Indonesia (BI) tetap sejalan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan dampaknya akan terlihat pada bulan Oktober, November dan Desember 2025.

“Kita harapkan di triwulan keempat (2025), perekonomian kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang,” imbuhnya. (SAN)