Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Perlu Kerja Extraordinary agar Tol Cisumdawu Selesai Tahun 2021

Perlu Kerja Extraordinary agar Tol Cisumdawu Selesai Tahun 2021

  • calendar_month Selasa, 7 Sep 2021
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Guna mengawal progres percepatan penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu), Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Dasar, Perkotaan, Sumber Daya Air, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Rahman Hidayat bersama tim melakukan kunjungan lapangan ke ruas Tol Cisumdawu seksi 4, 5, dan 6.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, dari 6 seksi yang ada, 4 seksi Jalan Tol Cisumdawu optimis akan selesai dan fungsional pada akhir tahun 2021. Meski demikian menurutnya, perlu kerja extraordinary dan dukungan semua pihak bila ingin mewujudkan Tol Cisumdawu selesai pada akhir Tahun 2021.

Tidak hanya itu, Asdep Rahman dalam kunjungannya juga meminta semua pihak terus berkoordinasi. Ini untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol yang menghubungkan Bandung dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati ini.

“Semua seksi harus dikebut walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa dari 6 seksi, 4 seksi yaitu seksi 1, 2, 3, dan 6 akan selesai pada akhir tahun ini. Tapi masih ada seksi 4 dan 5 yang perlu dikebut pengerjaannya. Dan ini harus segera selesai sesuai arahan Presiden,” jelas Rahman Hidayat, saat meninjau progres pembangunan Tol Cisumdawu, pada hari Senin 6 September 2021, sesuai dengan keterangan pers yang diterima oleh redaksi industriproperti.com

Direktur Teknik PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) Bagus Medi Suarso mengatakan, pembebasan lahan menjadi kendala. Dari 6 seksi yang ada, seksi 4 dan 5 belum bisa konstruksi secara maksimal. Sebab, lokasi lahan bebas masih spot-spot. Bagus menambahkan, saat ini pembebasan lahan untuk seksi 4 baru 67,27 %, seksi 5A sebesar 79%, dan 5B sebesar 68%.

Perlancar Akses

Asdep Rahman menjelaskan yang menjadi kendala lainnya yaitu masalah pendanaan lahan baik melalui pembayaran Dana Talangan Tanah (DTT). Lalu, pendanaan lahan melalui pembayaran langsung. “Untuk mencapai keberhasilan percepatan pendanaan lahan Jalan Tol Cisumdawu ini LMAN harus lebih bersinergi lagi dengan pihak-pihak terkait. Dan sangat perlu turun ke lokasi dalam mempercepat siklus administrasi,” tegas Asdep Rahman.

Menurut Asdep Rahman, Jalan Tol Cisamdawu yang memiliki panjang 62,01 Km ini merupakan kunci untuk memperlancar akses dari Bandung menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Dengan beroperasinya semua ruas Jalan Tol Cisumdawu nantinya perjalanan dari Bandung ke BIJB akan menempuh waktu waktu 60 menit. Kondisi ini akan menghidupkan ekonomi masyarakat setempat melalui lancarnya transportasi darat maupun udara di bagian Timur Jabar.

“Jadi Jalan Tol ini memang kuncinya, apapun yang terjadi kita harus tuntaskan. Karena ini menyangkut Bandara Kertajati dan juga sumber kemajuan ekonomi Jawa Barat,” pungkasnya.

Sebagai informasi turut hadir dalam kunjungan lapangan perwakilan dari Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kasatker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah 1 dan PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cisumdawu Kementerian PUPR, perwakilan Badan Pertanahan Nasional Prov Jabar dan Kabupaten Sumedang, Kepala Bidang Infrastruktur Dasar Perkotaan Kemenko Marves, Indra Hermawan dan Kepala Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pantai Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Suraji. (ADH)

Penulis

Ayah dari dua putra dan satu putri ini memulai karier di dunia jurnalistik dari sebagai sirkulasi di Majalah Realestat. Tapi semangat dan ketertarikannya di dunia jurnalistik membawa pria yang gemar membaca dan traveling ini menjadi salah satu wartawan industriproperti.com. Lelaki berkulit hitam yang pernah mengenyam Pendidikan di Teknik Informatika STTI ini akan banyak menuliskan berbagai isu utama industri properti. Sahabat IP bisa jumpai Adi melalui Instagram @adoen_22

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasus Sengketa Tanah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah

    Kasus Sengketa Tanah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2020
    • 0Komentar

    JAKARTA – Diperlukan strategi dalam pencegahan dan penangganan kasus sengketa pertanahan, salah satunya dengan memperbaiki produk hukum pertanahannya. Pemerintah pun meminta masyarakat terutama pemilik tanah kini lebih sadar dalam mengurus dan melengkapi dokumen pertanahannya. “Penanganan sengketa tanah memang menjadi perhatian khusus di Kementerian ATR/BPN saat ini,” ujar R.B. Agus Widjayanto, Direktur Jenderal Penangganan Sengketa dan […]

  • Tanah IKN

    Wamen ATR/BPN: Transaksi Tanah di IKN Tidak akan Diakui!

    • calendar_month Kamis, 20 Apr 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok aturan mengenai tanah di kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara tidak bisa diperjualbelikan. “Kami nanti akan menerbitkan sebuah edaran baru yang menyatakan bahwa transaksi yang terjadi setelah IKN di-launching, tidak akan diakui sebagai alas hak,” kata Wamen ATR/Waka BPN Raja Juli Antoni dalam […]

  • PSU Dipangkas, Komitmen Kabinet untuk Rumah MBR Dipertanyakan

    PSU Dipangkas, Komitmen Kabinet untuk Rumah MBR Dipertanyakan

    • calendar_month Rabu, 14 Jun 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Publik kembali mempertanyakan prioritas Kabinet Indonesia Maju dalam Program Sejuta Rumah, khususnya di bidang perumahan bersubsidi. Hal ini menyusul Pagu Indikatif Kementerian PUPR Tahun 2024 untuk bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang dipangkas dari Rp 382 miliar di tahun 2023 menjadi Rp 9 miliar atau setara 820 unit. “Pemerintah semakin menurunkan skala […]

  • Net Zero Emissions

    Menperin Bertekad Percepat Target Net Zero Emissions Sektor Industri

    • calendar_month Kamis, 12 Okt 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menginginkan target Net Zero Emissions (NZE) sektor industri lebih cepat dari target nasional yang dicanangkan menjadi tahun 2050. Untuk itu, Kemenperin aktif melakukan penyempurnaan untuk melaksanakan berbagai langkah strategis untuk mencapai target NZE. “Kami ingin target NZE di sektor industri lebih cepat 10 tahun dari target NZE nasional. […]

  • Gedung Perkantoran Ramah Lingkungan Masih Terbatas di Jakarta

    Gedung Perkantoran Ramah Lingkungan Masih Terbatas di Jakarta

    • calendar_month Jumat, 8 Jul 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Perusahaan riset properti, Knight Frank Indonesia menyebutkan hanya ada 18 gedung perkantoran bersertifikat gedung hijau saat ini di dalam dan luar wilayah Central Business District (CBD) Jakarta. Khusus di dalam CBD, terdapat 15 gedung bersertifikat hijau dengan total luas mencapai 893.554 meter persegi atau hanya 13% dari total populasi ruang kantor di CBD […]

  • perlambatan tampak pada permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

    Kebijakan Kredit Diperketat, Penyaluran KPR Melambat

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) mengalami perlambatan pada triwulan I 2025. Pada periode yang sama, penyaluran kredit perbankan keseluruhan menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan Survei Perbankan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit baru triwulan II 2025 sebesar 85,22%, lebih tinggi dari 55,07% pada triwulan I 2025. “Kredit Konsumsi yang […]

Translate »
expand_less