Page 20 - Majalah RealEstat Indonesia Edisi Agustus 2023

| TOPIK KHUSUS

MENANTI KEMBALINYA

KEMENTERIAN PERUMAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (RI) TERPILIH DI 2024 DIDESAK MEMBERIKAN PERHATIAN BESAR TERHADAP PROGRAM
PENYEDIAAN PERUMAHAN NASIONAL.

ehadiran kembali kementerian khusus yang fokus menanggani Sementara urusan perumahan rakyat terabaikan. Padahal sesuai nama-
perumahan menjadi suatu keniscayaan yang sedang ditunggu- nya, Kementerian PUPR seharusnya juga memberikan perhatian yang
tunggu masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) berimbang untuk sektor perumahan rakyat.
Kperumahan. Hal tersebut mengemuka pada diskusi media Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman
bertajuk “Perkuat Kelembagaan Perumahan Rakyat!” yang diselenggara- Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menambahkan kementerian
kan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis fokus perumahan mutlak, karena sektor perumahan berbeda dengan
(20/7). infrastruktur. Kedua hal tersebut tidak dapat disandingkan begitu saja,
Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) karena masalah perumahan tidak melulu urusan fisik semata.
Hari Ganie mengungkapkan selama ini pengembang masih menghadapi “Beragam aturan pemerintah justru selama ini terbukti mempersulit
banyak persoalan di lapangan. Tidak hanya pengembang perumahan sektor perumahan. Padahal, semua hal berawal dari rumah, tetapi
menengah bawah, tetapi juga pengembang properti komersial. Terlebih belum terlihat adanya calon pemimpin bangsa yang mengusung isu-isu
masalah perizinan yang sampai hari ini koordinasinya tidak berjalan perumahan,” tegasnya.
dengan baik, meski pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Cip- Junaidi menambahkan, saat ini Indonesia masih menghadapi
ta Kerja (UUCK). “hantu” backlog perumahan (kesenjangan antara jumlah rumah ter-
“Sejauh ini, kami masih melihat adanya koordinasi yang kurang bangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan) yang angkanya
baik terkait urusan di sektor properti terutama perumahan baik dari diperkirakan sudah lebih dari 13 juta unit. Tetapi nyatanya, pemerintah
sisi perizinan, pembiayaan, perpajakan dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam satu dekade ini terkesan tidak fokus mengatasi persoalan backlog
memang dibutuhkan satu kelembagaan yang kuat dan fokus,” tegas Hari tersebut.
Ganie. “Masalah justru timbul, dan seperti diciptakan. Aturan regulasinya
Menurut dia, beban kerja yang ditanggung Kementerian Pekerjaan sering berubah-ubah dan perizinan di tiap daerah berbeda-beda.
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama ini sudah terlalu berat. Masyarakat yang ingin memiliki rumah, syaratnya juga dipersulit,” tegas
Pasalnya, hampir semua Program Strategis Nasional (PSN) yang berkait- Junaidi.
an dengan pekerjaan fisik ditugaskan kepada kementerian tersebut.

20
20 | Edisi 200, Agustus 2023 | RealEstat Indonesia | Edisi 200, Agustus 2023 | RealEstat Indonesia