Page 21 - Majalah RealEstat Indonesia Edisi Agustus 2023

TOPIK KHUSUS | TOPIK KHUSUS | TOPIK KHUSUS |

merintah tidak fokus mengurusi penyediaan
rumah rakyat.
“Satu dekade ini di bawah PUPR tidak
ada yang fokus. Pemerintah malah membuat
peraturan-peraturan yang tidak pernah mere-
ka ketahui sama sekali. Apa yang dikerjakan
pemerintah di sektor perumahan rakyat itu
kosong dan terlihat mereka bukan pelayan
masyarakat. Ini kayak mental penjajah,” tegas
Panangian.
Dia mengaku dapat merasakan kekecewa-
an besar yang dirasakan asosiasi pengembang
yang selama ini sudah bekerja membantu
pemerintah dalam menyediakan perumahan
untuk masyarakat. Saat ini, ungkap Panangian,
ada sekitar 13 ribu perusahaan properti yang
masing-masing mempekerjakan sekitar 30
hingga 1.000 orang pekerja.
“Tapi pengembang ini justru tidak diberi
tempat yang layak oleh pemerintah. Mereka
Ketua Umum Aliansi Pengembang Peru- pertanahan pengembang rumah subsidi hanya diberikan seorang selevel dirjen (direktur
mahan Nasional (Appernas) Jaya, Andre Bang- semakin sulit. Dalam hal pembiayaan, saat jenderal) yang tidak powerfull untuk mengurusi
sawan menyebutkan Kementerian PUPR terlihat ini program BP2BT (Bantuan Pembiayaan Pe- perumahan dan properti. Ini langkah mundur
lemah dalam menjalankan fungsi di sektor rumahan Berbasis Tabungan) dihapus untuk dari yang sudah pernah dilakukan dan dicapai
perumahan rakyat. Selain itu, kementerian yang rumah bersubsidi tetapi justru dilanjutkan un- pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto
merupakan gabungan dari Kementerian PU dan tuk rumah komersial (non-subsidi). dulu,” ungkap Panangian.
Kementerian Perumahan Rakyat itu juga kurang “Ini ibarat ada peluru, tetapi tidak ada Langkah Presiden Jokowi yang selama dua
serius dalam mengurusi backlog perumahan sasarannya. Atau ada sasaran namun peluru periode menggabungkan Kemenpera dengan
yang jumlahnya semakin melonjak. tidak ada. Ya akhirnya jalan di tempat,” sebut- Kementerian PU berarti tidak menganggap
“Kementerian PUPR terkesan kurang nya. dan menghargai kontribusi industri perumah-
serius dalam menjalankan fungsinya di sek- an bagi negara ini. Yang lebih parah, tegas
tor perumahan. Badan dan lembaga yang Kebijakan Kosong Panangian, sekitar 13 ribu pengusaha properti
dibentuk pun ternyata tidak bekerja secara Pengamat Properti Nasional, Panangian itu seperti kehilangan induk.
maksimal. Badan Percepatan Penyelenggaraan Simanungkalit berpendapat harus ada lemba- “Banyak sekali isu (perumahan) yang orang
Perumahan (BP3) misalnya, saat ini seolah ga kementerian yang fokus untuk menyele- pemerintah sendiri tidak mengerti. Jadilah
mati suri, tidak ada action sebagaimana tujuan saikan backlog nasional. Sejak Kementerian mereka bermental seperti penjajah, bukan
pembentukannya,” kata Andre. Perumahan Rakyat (Kemenpera) dilebur ke mental pelayan. Inilah persoalan birokrasi di
Appernas Jaya mendukung penuh diben- Kementerian PUPR di masa pemerintahan Indonesia. Kalau dibilang revolusi mental tidak
tuknya kembali kementerian khusus yang Presiden Joko Widodo (Jokowi), dia melihat pe- berhasil, itu betul sekali,” tegasnya. (Rinaldi)
fokus mengurusi perumahan. Hal itu untuk
membantu masyarakat untuk memiliki rumah
layak huni dan mendorong penyediaan rumah
oleh pengembang lewat regulasi yang efektif.
Ketua Umum Himpunan Pengembang
Permukiman dan Perumahan Rakyat (Him-
perra) Endang Kawidjaja menyatakan dukung-
an asosiasinya terhadap upaya penguatan ke-
lembagaan perumahan. Diakuinya, memang
ada beberapa isu perumahan rakyat yang ha-
rus dituntaskan pemerintah. Diantaranya soal
pertanahan dan perizinan.
“Selama ini banyak peraturan perizinan
dan pertanahan yang dulu sebetulnya sudah
kuat, tetapi sekarang justru menjadi lemah.
Karena itu perlu diperkuat kembali,” tegasnya.
Endang menyoroti dampak dari UUCK
yang menghilangkan jejak panjang lex spe-
cialis perizinan rumah subsidi untuk masya-
rakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ter-
sebut menyebabkan urusan perizinan dan FOTO-FOTO: ISTIMEWA

RealEstat Indonesia | Edisi 200, Agustus 2023 | 21