Page 50 - Majalah RealEstat Indonesia Edisi Juni 2023
P. 50

IKN






































                           REVISI UU IKN TUNTAS





          PEMERINTAH TELAH MENUNTASKAN REVISI UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA (IKN). REVISI
          UU IKN TINGGAL DISERAHKAN KE PRESIDEN JOKOWI.

                 lhamdulillah kita sudah selesai tinggal dilaporkan kepada   Dia menjelaskan, ada tiga poin perubahan yang telah dilakukan
                 presiden,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Na-  oleh Bappenas yakni terkait aturan pertanahan, pembiayaan, serta
                 sional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta,   pendanaan. Pemerintah menargetkan revisi UU tersebut bisa disahkan
         “Abaru-baru ini.                                      pada masa sidang DPR RI yang saat ini sedang berlangsung.
                                                                  Suharso mengatakan, revisi UU IKN perlu dilakukan agar memudah-
                                                               kan investor berinvestasi di IKN Nusantara.  Pasalnya, aspek pembiayaan
                                                               IKN 80 persen berasal dari investor dan 20 persen dari anggaran negara.
                                                                  “Isu tanah diharapkan oleh Bappenas clean and clear. Berulang kali
                                                               di dalam pertemuan antar K/L (kementerian/lembaga) saya tanyakan,
                                                               tanah ini clean and clear enggak? Syaratnya kami begitu, supaya di te-
                                                               ngah jalan enggak jadi masalah,” tegasnya.
                                                                  Meski ada revisi, Suharso memastikan pembangunan IKN dipastikan
                                                               akan tetap berjalan, bahkan dijadikan salah satu proyek strategis dalam
                                                               kebijakan belanja 2024 Kementerian Keuangan.
                                                                  Sebelumnya, Wakil Ketua Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan
                                                               ada beberapa poin penting yang akan dibahas dalam penyusunan  revisi
                                                               UU IKN tersebut. Diantaranya soal pemerintahan dan pembangunan.
                                                               Juga menyangkut pemberdayaan masyarakat.
                                                                  Dhony menambahkan. hal-hal tersebut akan diatur secara khusus
                                                               agar tidak terjadi benturan kepentingan. Sehingga nantinya pemba-
                                                               ngunan IKN berjalan selaras.
                                                                  “Jadi diatur khusus supaya tidak terjadi seperti pengembangan-
                                                               pengembangan di tempat lain misalnya ada benturan kepentingan,”
                                                               ujarnya.


          50   |  Edisi 198, Juni 2023  |  RealEstat Indonesia
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55