DPR Jadwalkan Pertemuan dengan Asosiasi Pengembang Bahas Soal Ini
Gedung MPR. (Foto: mpr.go.id)
Jakarta – Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP) di Jakarta, Rabu, 30 April 2025. menjadwalkan pemanggilan terhadap asosiasi pengembang untuk membahan sejumlah isu penting terkait sektor properti.
“Terkait pertemuan dengan asosiasi, kami akan melihat dulu urgensinya. Walaupun nanti kita panggil asosiasi nanti setelah kita rapat soal peta jalan. Kami tidak akan memanggil asosiasi sebelum peta jalan dibahas,” jelas Ketua Komisi V DPR RI Lassarus di Jakarta, Rabu, 30 April 2025.
Lassarus menambahkan, penentuan lokus program BSPS akan dilakukan revisi. Kementerian PKP diminta untuk memaparkannya kembali dengan Komisi V DPR bersamaan dengan pembahasan peta jalan program 3 juta rumah.
“Nanti ini bisa di-highlight ke kami pada tanggal 19 Mei 2025 yang akan datang saat kita membahas peta jalan 3 juta rumah di program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” imbuhnya.
Menanggapi pernyataan Komisi V DPR RI, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik permintaan tersebut. “BSPS nanti isunya tinggal satu saja. Kita bikin kriteria pas kita bahas peta jalan,” ucapnya.
Menteri Ara sepakat dengan Komisi V DPR RI bahwa BSPS diberikan prioritas untuk ditingkatkan di tahun anggaran 2025. “Program kami yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami memang sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan juga DPD RI dan juga banyak kepala daerah,” tambahnya.
Tingkatkan Porsi Anggaran
Program BSPS menjadi prioritas Kementerian PKP dengan menaikkan porsi anggaran meski telah terbit kebijakan efisiensi. Peningkatan program BSPS bisa dilihat pada Kawasan Pesisir, Pedesaan dan Perkotaan yang menjadi 38.504 unit dari sebelumnya 34.289 unit. Porsinya adalah 31,4% dari alokasi program fisik.
“Kami sudah tunjukkan pada saat anggaran kami turun, BSPS-nya kami naikkan menjadi 31,4 persen dari alokasi program fisik,” ujar Menteri Ara.
Menteri Ara melanjutkan, sejumlah tantangan dihadapi dalam menjalankan program BSPS dan Kementerian PKP akan menjalankan prosedur dan kualitas dengan baik mengingat program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. (SAN)
