Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Jokowi: Realisasi Investasi Jangkar Ekonomi

Jokowi: Realisasi Investasi Jangkar Ekonomi

  • calendar_month Rabu, 24 Nov 2021
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Ketidakpastian global yang selama ini terjadi telah berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya realisasi investasi sebagai jangkar pemulihan ekonomi.

“Investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi karena kita kalau terlalu berfokus pada APBN, defisit kita ini, meskipun saya tahu Bu Menkeu ini sangat prudent, sangat hati-hati dalam mengelola APBN kita. Oleh sebab itu, yang di luar APBN ini harus digerakkan, kembali lagi, investasi,” ucap Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021 di Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu, 24 November 2021.

Kepala Negara meminta seluruh jajarannya untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh investor. “Dilayani saja, belum tentu investor datang mau berinvestasi apalagi tidak dilayani dengan baik. Pola-pola lama, hal-hal yang jadul semua harus mulai kita tinggalkan. Berikan pelayanan yang terbaik baik itu investor kecil, yang namanya usaha kecil itu juga investor, jangan keliru,” ujarnya.

Joko Widodo menuturkan, kemudahan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap investor. Kehadiran para investor sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kalau investornya dari luar berarti membawa uang ke sini, artinya peredaran uang akan makin besar dan itu akan menimbulkan efek nanti ke daya beli masyarakat juga akan naik, konsumsi masyarakat akan naik, pertumbuhan ekonomi juga akan naik,” tutur Presiden.

Penghargaan Pemda

Di samping itu, Presiden mengapresiasi pemerintah provinsi dan daerah yang telah mendapatkan penghargaan untuk investasi, baik realisasi investasi, maupun urusan perizinan.

“Saya senang ada kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota, yang mendapatkan anugerah untuk investasi, baik realisasi investasi maupun urusan perizinan. Urusan pelayanan perizinan bagus, seperti tadi di Jawa Tengah, tapi realisasi investasi bagus di Jawa Barat,” tuturnya.

Presiden juga mengingatkan bahwa kebutuhan investasi saat ini berupa barang jadi atau barang setengah jadi. Hal ini supaya Indonesia memperoleh nilai tambah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pendapatan, dan daya beli masyarakat.

“Ekonomi kita yang sebelumnya berbasis bahan mentah dari sumber daya alam. Harus ada transisi. Satu per satu akan kita stop, masuk ke setengah jadi, masuk ke barang jadi. Menjadi industri yang mendorong nilai tambah,” ucap Presiden. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lewat Aplikasi eTPPAD, Prajurit TNI AD Kini Makin Mudah Beli Rumah

    Lewat Aplikasi eTPPAD, Prajurit TNI AD Kini Makin Mudah Beli Rumah

    • calendar_month Senin, 22 Nov 2021
    • 0Komentar

    JAKARTA – Para prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) kini bisa semakin mudah memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN). Kemudahan tersebut ditawarkan Bank BTN melalui aplikasi e-Tabungan Perumahan Personel TNI AD (eTPPAD) yang diluncurkan, Minggu (21/11). Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan kemudahan ini menjadi […]

  • RPP UUCK Harus Punya Target Investasi Jelas

    RPP UUCK Harus Punya Target Investasi Jelas

    • calendar_month Senin, 30 Nov 2020
    • 0Komentar

    JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung segala upaya pemerintah untuk membenahi seluruh aturan berinvestasi di Indonesia melalui Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Pasca UUCK, diharapkan regulasi yang dibuat menjadi lebih baik, dan bukan justru sebaliknya. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Regulasi dan Investasi, M.T […]

  • tantangan global

    Menkeu Beberkan 4 Tantangan Global Pasca Pandemi

    • calendar_month Sabtu, 20 Mei 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Berakhirnya status pandemi Covid-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik bukanlah akhir dari tantangan global yang harus dihadapi oleh suatu negara. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 di Rapat Paripurna DPR pada […]

  • IKN

    Bangun IKN, Pemerintah Anggarkan Rp30 T di 2023

    • calendar_month Sabtu, 16 Apr 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja APBN tahun 2023 sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru. “Di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru yaitu antara Rp27 triliun hingga Rp30 triliun,” ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan resminya, Kamis, […]

  • Tingkat Hunian Perkantoran di Jakarta Tunjukkan Tren Positif

    Tingkat Hunian Perkantoran di Jakarta Tunjukkan Tren Positif

    • calendar_month Senin, 27 Feb 2023
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diharapkan menjadi sinyal positif terhadap perbaikan performa subsektor perkantoran di area Central Business District (CBD) Jakarta. Meski begitu, seiring dengan munculnya potensi resesi global, tingkat kewaspadaan konsumen juga turut kembali menguat dan berimplikasi pada tertahannya ekspansi dari perusahaan global. Berdasarkan laporan Jakarta Property Highlight terbaru dari […]

  • Pengembang Rumah Subsidi di Sumsel Tunggu Kepastian PBG

    Pengembang Rumah Subsidi di Sumsel Tunggu Kepastian PBG

    • calendar_month Jumat, 28 Jan 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Realisasi pembangunan rumah subsidi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sangat bergantung kepada kepastian perizinan terutama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hingga kini, pengembang masih menunggu kepastian terbitnya PBG. Pada 2021, Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Sumsel berhasil merealisasikan pembangunan rumah subsidi sekitar 11.000 unit, dari […]

Translate »
expand_less