Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan skema kredit pemilikan rumah (KPR) hijau (green mortgage) berpotensi sebagai opsi pembiayaan yang sejalan dengan isu lingkungan. Kendati belum begitu populer, Menkeu optimistis instrumen pembiayaan perumahan tersebut bakal menarik bagi generasi muda.
“Green mortgage adalah satu opsi pembiayaan yang inovatif dan sejalan dengan isu lingkungan dan keberlanjutan,” ujar Sri Mulyani dalam siaran persnya, Selasa, 22 Agustus 2023.
Sri Mulyani menegaskan, KPR hijau merupakan pembiayaan potensial di masa mendatang. Generasi muda yang mencari hunian pertama adalah kelompok sasaran potensial bagi skema pembiayaan tersebut. “Generasi milenial telah menjadi sumber pertumbuhan investasi ESG (environmental, social and governance). Kontribusi kelompok milenial mencapai USD51,1 miliar dalam pembiayaan hijau di tahun 2020. Terlebih, sekitar 75% kalangan milenial sangat peduli lingkungan dan lebih menyukai produk ramah lingkungan,” tukasnya.
Menkeu menyebut KPR hijau bisa mendorong program pembelian hunian dan renovasi yang sesuai dengan prinsip efisiensi energi. Pembangunan perumahan saat ini bertanggung jawab terhadap 17% emisi gas rumah kaca global. Rinciannya, sebanyak 5,5% kontribusi secara langsung, dan sekitar 11% kontribusi secara tidak langsung.
Kurang Familiar
Sri Mulyani menjelaskan, porsi penyaluran KPR hijau di perbankan nasional masih sangat minim. Namun, sudah ada sejumlah bank menjadi pionir dalam menawarkan produk KPR hijau tersebut ke masyarakat. “Bank pionir mencoba berkolaborasi dengan bisnis yang sadar dengan lingkungan. Mereka juga memberikan prioritas kerja sama dengan developer perumahan yang mengadopsi prinsip keberlanjutan. Ini inisiatif yang bagus sehingga kita perlu promosikan lebih,” terang Sri Mulyani.
Menkeu mengatakan bahwa tingkat pemahaman konsumen dan developer terkait KPR hijau masih rendah karena publik di Tanah Air kurang familiar terhadap skema pembiayaan tersebut. “Untuk menjembatani ini, langkah strategis seperti pelatihan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran adalah hal yang mutlak,” ujarnya.
Indonesia, sebagaimana banyak negara ASEAN lainnya, mengalami pertumbuhan permintaan hunian yang cukup pesat. Hal tersebut menyebabkan backlog atau kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian sebesar 12.7 juta.
Sri Mulyani menyebut pemerintah telah menyediakan berbagai dukungan untuk pembiayaan hunian, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Antara lain melalui skema subsidi (SBUM, SSB), pembangunan rusun, dan subsidi kredit seperti KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). (BRN)
