Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » PPDPP, SMF, dan Bankaltimtara Kerjasama, Mau Turunkan Porsi APBN dalam Pembiayaan Perumahan

PPDPP, SMF, dan Bankaltimtara Kerjasama, Mau Turunkan Porsi APBN dalam Pembiayaan Perumahan

  • calendar_month Jumat, 2 Jul 2021
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menjalin Kerja Sama Tripartit bersama PT Sarana Multigriya Financial (SMF) Persero dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) tentang informasi data penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, pada hari Rabu 30 Juni 2021.

Penandatangan dilakukan secara virtual oleh Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin; Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo; dan Direktur Kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara yang mewakili Direktur Utama, Ismunandar Azis.

Adapun tujuan perjanjian ini adalah untuk membantu pemerintah dalam membiayai KPR Sejahtera, sehingga porsi APBN dalam penyaluran KPR Sejahtera dalam rangka program sejuta rumah dapat diturunkan.

Saat ini porsi pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah 75 : 25. Dimana 75 persen pendanaan KPR dibiayai oleh pemerintah melalui PPDPP, dan 25 persen dari bank pelaksana. Hal ini sesuai dengan Sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 463/KPTS/M/2018 Tentang Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera terkait proporsi pendanaan FLPP.

PPDPP telah melaksanakan sinergi dengan PT. SMF (Persero) dalam mendanai porsi 25 persen dari KPR FLPP sejak bulan Agustus tahun 2018. “Saat ini PPDPP dan PT. SMF (Persero) tengah membahas penurunan porsi FLPP menjadi 60 persen dan 40 persen. Harapan ke depannya adalah dapat menambah kuantitas KPR FLPP untuk disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin sesuai dengan keterangan pers yang diterima oleh redaksi industriproperti.com

Tercatat saat ini di tahun 2021, telah terdapat tujuh bank pelaksana penyalur dana FLPP dari 40 bank yang bekerja sama yang sudah menggunakan dana dari SMF. Bank tersebut adalah Bank Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah, Bank Papua, Bank Jawa Barat dan Banten (BJB), BJB Syariah, Bank Jatim Syariah dan Bank Artha Graha Internasional. Sedangkan total bank yang telah bekerja sama dengan SMF sejak tahun 2018 adalah sebanyak 15 bank.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo menyampaikan sinergisitas melalui dana pendamping dari SMF ini dapat membantu bank pelaksana untuk melakukan stable fund jangka panjang, sehingga dapat terhindar dari missmatch fund pada pembiayaan KPR Sejahtera “DPK bank dapat optimal untuk penyaluran kredit lainnya, sehingga bank dapat fokus dalam mengembangkan bisnis KPR dan reimburse hanya dapat dimanfaatkan setiap periode tahun berjalan” terang Ananta.

Pemerintah melalui PPDPP pada tahun 2021 menempatkan anggaran penyaluran FLPP sebesar Rp19,12 triliun yang terdiri dari Rp16,12 Triliun DIPA 2021 dan Rp2,5 Triliun dari pengembalian pokok, untuk 157.500 unit rumah. Adapun realisasi FLPP per 30 Juni 2021 sebanyak 87.444 unit dengan nilai Rp 9,52 Triliun. Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga per 30 Juni 2021 adalah mencapai Rp65,11 Triliun untuk 852.299 unit rumah.

Di tahun 2021 ini, target FLPP dari Bank Kaltimtara adalah sebesar 300 unit rumah dengan nilai Rp 32,19 Miliar. Realisasi FLPP Bank Kaltimtara per tanggal 29 Juni 2021 adalah sebesar 239 unit dengan nominal Rp 27,55 Miliar, atau telah mencapai 85% dari target. Dari capaian tersebut Bank Kaltimtara telah memenuhi kriteria untuk melakukan penambahan kuota FLPP. (ADH)

Penulis

Ayah dari dua putra dan satu putri ini memulai karier di dunia jurnalistik dari sebagai sirkulasi di Majalah Realestat. Tapi semangat dan ketertarikannya di dunia jurnalistik membawa pria yang gemar membaca dan traveling ini menjadi salah satu wartawan industriproperti.com. Lelaki berkulit hitam yang pernah mengenyam Pendidikan di Teknik Informatika STTI ini akan banyak menuliskan berbagai isu utama industri properti. Sahabat IP bisa jumpai Adi melalui Instagram @adoen_22

Rekomendasi Untuk Anda

  • hunian nyaman

    Gaji 6 Digit Baru Bisa Punya Hunian Nyaman

    • calendar_month Sabtu, 17 Sep 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Banyak lokasi hunian di New York, Amerika Serikat, tak lagi terjangkau oleh masyarakat dengan penghasilan kurang dari USD100.000 (Rp 1.499.920.000 mengacu kurs Rp14.999,20 per 1USD). Kondisi ini menyebabkan semakin sulitnya warga untuk memiliki hunian nyaman di “Kota yang Tidak Pernah Tidur” (The City Never Sleep) ini. “Penyewa telah diperas hingga batasnya meskipun pasar […]

  • Aturan Lahan Sawah Dilindungi Hambat Investasi di Daerah

    Aturan Lahan Sawah Dilindungi Hambat Investasi di Daerah

    • calendar_month Selasa, 8 Mar 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Aturan terkait penetapan peta lahan sawah yang dilindungi (LSD) pada delapan wilayah di Indonesia berpotensi menghambat investasi di daerah. Idealnya, peta LSD terintegrasi dengan data pemerintah daerah (pemda) dan Kantor Pertanahan setempat sehingga tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTRK). “Seharusnya kebijakan LSD terintegrasi dengan […]

  • kepastian berusaha

    FORKAS Ungkap 7 Kendala Wujudkan Kemudahan dan Kepastian Berusaha

    • calendar_month Selasa, 9 Agt 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Sejumlah persoalan menghadang dalam proses mewujudkan kemudahan dan kepastian berusaha, untuk mendorong ekspor dan daya saing produk Indonesia. Salah satunya kendalanya adalah Persetujuan Impor (PI) bahan baku dan penolong antara Kemenperin dengan Kemendag belum terintegrasi NSPK persetujuan sehingga membuat tidak ada kepastian. “Yang kedua adalah pengurangan kuota PI bahan baku/ bahan penolong berdasarkan […]

  • lahan IKN

    Pembahasan RUU IKN Diminta Tidak Abaikan Aspek Konstitusi

    • calendar_month Jumat, 24 Des 2021
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) mulai berproses di legislatif. Panitia kerja (Panja) RUU IKN sudah terbentuk dan bersepakat untuk membawa pembahasan RUU tersebut ke tingkat tim perumus (timus) pada awal Januari 2022 nanti. Namun, pembahasannya diminta tidak mengabaikan aspek-aspek konstitusi. Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI) Muhammad Joni mengingatkan DPR-RI bahwa […]

  • Pembangunan KEK

    Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah, Pemerintah Dorong Pembangunan KEK

    • calendar_month Kamis, 12 Jan 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah. “Terkait dengan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Yang pertama, KEK ini berjalan dengan capaian investasi sebesar Rp30,9 triliun atau 27% dari kumulatif investasi dan telah mampu membuka lapangan kerja baru sebesar 27.526 orang atau […]

  • Pengembang Rumah Subsidi di Sumsel Tunggu Kepastian PBG

    Pengembang Rumah Subsidi di Sumsel Tunggu Kepastian PBG

    • calendar_month Jumat, 28 Jan 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Realisasi pembangunan rumah subsidi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sangat bergantung kepada kepastian perizinan terutama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hingga kini, pengembang masih menunggu kepastian terbitnya PBG. Pada 2021, Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Sumsel berhasil merealisasikan pembangunan rumah subsidi sekitar 11.000 unit, dari […]

Translate »
expand_less