Small Gathering Mitra Developer Wilayah Banten (Foto: REI Banten)
Jakarta – Pengembang optimistis tahun 2021 akan lebih cerah daripada tahun lalu. Sejumlah indikator menyebut bahwa kontraksi perekonomian sudah mulai kendur, seiring bergulirnya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama di sektor perumahan.
“Dengan adanya Program PEN, alokasi anggaran untuk rumah bersubsidi tahun ini juga jauh lebih besar daripada tahun lalu. Kami berharap program itu dapat memacu pemulihan ekonomi sehingga mengungkit daya beli masyarakat,” tegas Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Banten, Roni Hardiriyanto Adali, kepada industriproperti.com, Sabtu, 13 Februari 2021.
Optimisme itu kemudian tertuang dalam rencana pembangunan perumahan khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Tahun ini anggota REI Banten mematok target pembangunan 12 ribu unit rumah bersubsidi. Jumlahnya naik dua kali lipat daripada realisasi tahun lalu yakni hanya enam ribu unit,” kata Roni.
Pemerintah menganggarkan KPR FLPP tahun 2021 sebesar Rp 19,1 triliun atau ekuivalen dengan pembangunan 157.500 unit rumah bersubsidi. Nominalnya naik signifikan ketimbang anggaran tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 11 triliun.
Peserta pertemuan (Foto: REI Banten)
Roni menjelaskan, bank pelaksana KPR FLPP juga sudah mulai melakukan relaksasi terkait prosedur pengajuan pembiayaan perumahan. “REI Banten mengusulkan harus ada perbaikan terkait proses terbitnya Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K). Terutama terkait Regional Loan Processing Center (RLPC) yang kini menjadi problem di kalangan developer di Banten,” ujar Roni.
Menurut dia, usulan itu kembali mengemuka dalam pertemuan antara developer dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Wilayah (Kanwil) 2 Jakarta – Banten. Pertemuan bertajuk “Small Gathering Mitra Developer Wilayah Banten, dihelat Rabu, 10 Februari 2021. Hadir dalam pertemuan itu, Direktur Bank BTN Hirwandi Gaffar dan Kepala Kanwil 2 Bank BTN, Dewi Fitrianingrum.
“Kepala Kanwil Bank BTN, Dewi Fitrianingrum merespons cukup baik. Dia menyatakan telah merombak sumberdaya manusia sehingga problem dapat berkurang. Antara lain masalah backtrack (pengembalian) data calon debitur, penolakan, atau turun plafon,” tegasnya. (BRN)
