Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan perolehan tanah untuk Badan Bank Tanah sebanyak 9.565,7 hektare.
“Keberadaan Bank Tanah penting untuk mendukung PSN Reforma Agraria. Terdapat alokasi paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan Bank Tanah. Harapannya para petani gurem, buruh tani, nelayan kecil bisa tersenyum manis dan benar-benar merasakan kehadiran negara melalui Reforma Agraria,” terang Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam keterangan resminya, Kamis 1 September 2022.
Lebih Jauh Hadi menjelaskan, ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) ikut berperan dalam pembangunan nasional. Terutama melalui kegiatan penyediaan tanah bagi pembangunan. Upaya penyelesaian capaian kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan senantiasa dikejar agar berjalan tepat waktu.
Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo meminta Kementerian ATR/BPN melakukan akselerasi terhadap pendaftaran tanah melalui Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, serta memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara.
Perolehan Tanah IKN
Perolehan tanah di IKN melalui pelepasan Kawasan Hutan dan/atau pengadaan tanah. Oleh sebab itu, ia menekankan agar pengadaan tanah memperhatikan hak atas tanah masyarakat khususnya masyarakat adat.
“Saya yakin, Ibu Dirjen (Direktur Jenderal, red) beserta jajaran bisa menuntaskan secara cepat dan cermat tugas yang menjadi atensi langsung dari Bapak Presiden tersebut,” imbuhnya.
Hadi Tjahjanto juga mengimbau kepada Direktur Jenderal PTPP beserta seluruh jajaran agar senantiasa mengadakan kegiatan pengadaan tanah di lapangan sesuai prosedur yang baik dan benar. “Jangan takut untuk melakukan pengadaan tanah, yang penting sudah on the right track. Jika sudah sesuai, saya tidak akan ragu-ragu untuk membela,” tegas Hadi Tjahjanto.
Adapun Direktur Jenderal PTPP, Embun Sari menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menjalankan 25 kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2022. Di antaranya, 16 Proyek PSN dan 9 proyek Non PSN.
“Beberapa kegiatan yang pengadaan tanahnya telah selesai antara lain Bendungan Bendo, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi Tahap I, Kilang Minyak Tuban, dan Pelabuhan Patimban,” ungkap Embun Sari.
Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, Embun Sari menyampaikan bahwa terdapat beberapa permasalahan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pengadaan tanah. (SAN)