Istana Negara di IKN (Foto: Instagram Nyoman_Nuarta)
Jakarta – Pemerintah menyiapkan anggaran untuk pembangunan perumahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp480 miliar tahun ini. Perumahan tersebut untuk rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi.
“Nanti, para kontraktor pekerjanya kita tempatkan di tower–tower rusun yang kita bangun. Jadi, tidak lagi membuat rumah-rumah bedeng di sekitar pekerjaan,” urai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja Dengan Komisi V DPR di Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022.
Menteri Basuki menjelaskan, penambahan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,10 T. Dari anggaran itu, pertama dialokasikan untuk Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp110 miliar. Dana tersebut untuk pengendalian Banjir DAS Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, Intake Sungai Sepaku (Kapasitas 3.000 lt/det), penyediaan air baku dan persemaian mentawir.
Alokasi anggaran yang kedua untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp2,11 triliun. Dana tersebut untuk pembangunan jalan kerja logistik IKN (KIPP), pembangunan jalan di dalam KIPP. Selain itu untuk preservasi jalan logositik IKN, preservasi ruas jalan simpang IHM – Simpang Riko – Jembatan P. Balang Bentang Pendek
Kemudian, pembangunan (pelebaran) ruas jalan simpang IHM – Simpang Riko – Jembatan P. Balang Bentang Pendek (2×2) lajur. Lalu, pembangunan jalan bebas hambatan, duplikasi Jembatan Bentang Pendek P. Balang Jalan Bypass Pasar Sepaku, dan pembangunan dermaga.
Istana Presiden
Berikutnya anggaran untuk Ditjen Cipta Karya sebesar Rp2,36 triliun, antara lain pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA) Tahap 1, IPAL, KIPP. Anggara tersebut juga untuk Sanitasi Pengelolaan Persampahan KIPP dan pengembangan kawasan permukiman (Kawasan Sumbu Kebangsaan).
Selain itu, untuk pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, 4 Blok Kemenko dan Kemensetneg. Lalu, Bangunan Gedung dan Kawasan Kantol K/L, Kementerian PUPR, Masjid Negara, serta Beranda Nusantara (marketing gallery).
Anggaran Ditjen Cipta Karya juga untuk perkantoran satgas, pekerjaan bukan bangunan gedung, dan penyusunan urban design development. Kemudia, sistem indormasi KPI, infrastuktur PUPR IKN, penyelidikan lahan geoteknik, sayembara konsep desain, penyusunan basic design dan perencanaan pengendalian.
Terakhir, anggaran Ditjen Bina Konstruksi untuk manajemen pengadaan barang dan jasa terkait kinerja UKPBJ. Lalu, honorarium Pokja Khusus PBJ dan pembinaan tenaga kerja konstruksi (TKK) di IKN. (SAN)
