Jakarta – Wakil Ketua Umum bidang Hubungan Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI), Rusmin Lawin mempresentasikan tentang potensi investasi dalam dalam relokasi Ibu Kota Negara (IKN) ke provinsi Kalimantan Timur dalam Roundtable Session khusus untuk Pulau Kalimantan yang diselenggarakan oleh Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) lewat Belt and Road Summit Hong Kong 2021, pada hari Kamis, 9 September 2021.

“Kami mencari dua tipe investor, yang pertama yang mau melakukan investasi pendanaan untuk pembangunan IKN dan yang kedua ialah yang bertindak sebagai developer dan bersama – sama membangun IKN,” ujar Rusmin pada pertemuan yang diselenggarakan secara daring tersebut.

Rusmin menjelaskan bahwa IKN adalah salah satu mega proyek di Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia juga menurut Rusmin, memiliki visi untuk menjadikan IKN di Kalimantan Barat sebagai kota hutan (forest city). Kemudian, kota yang berkelanjutan (sustainable city), dan kota hijau (green city).

“Ini kesempatan bagi rekan – rekan di HKDTC untuk ikut berinvestasi dan membangun kota paling layak huni di dunia,” ajak Rusmin.

Vice Chairman and Executive Director of AEC Group dan Director of Hong Kong Private Equity Finance Association, Dennis Wu, menyambut baik rencana pemerintah Indonesia untuk membangun kota yang berkelanjutan. Ia juga menyatakan bahwa dapat membantu Pemerintah. Bantuannya dalam hal mencari peluang pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) di Asia Pasifik dan membawa pengalaman dalam pembangunan dan pembiayaan hijau.

Sementara itu, Director Arup & Partner Hongkong Limited Group, Fergal Whyte juga menyambut baik kesempatan investasi di IKN. “Kami memiliki pengalaman untuk membantu dalam pengembangan smart city,” ujar Fergal sembari menawarkan bantuan dalam menjadikan IKN sebagai kota pintar.

Skema KPBU

Fung Tat Sun Patrick selaku CEO dari Road King Expressway yang pernah berinvestasi di Indonesia dalam pembangunan tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi, mengatakan tertarik dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan IKN.

Namun menurut Patrick, terdapat beberapa hal yang perlu pendalaman lebih lanjut sebelum melakukan investasi di Indonesia. Misalnya, apakah proyek – proyek tersebut merupakan proyek yang solicited atau unsolicited. “Investor juga tidak ingin menanggung demand risk dari KPBU ini IKN, sehingga membutuhkan adanya jaminan dari Pemerintah Indonesia,” ujar Patrick.

Patrick juga ingin menelaah lebih lanjut tentang tahapan dalam setiap fase di pembangunan IKN. Demikian halnya dengan persyaratan agar investor dari luar negeri untuk dapat masuk ke dalam pembangunan IKN.

“Pembebasan lahan masih menjadi isu di Indonesia. Kami senang bekerja sama dengan BUMN, swasta, atau Pemerintah Indonesia. Tetapi, kami tidak ingin mengalami kesulitan dalam pengadaan lahan. Kecuali bila dalam pembangunan IKN ini, pemerintah bertanggung jawab seratus persen dalam pengadaan lahan,” ujar Patrick yang juga yakin bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang tinggi di dunia.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Sunny Chau dari HKDTC, Alva To selaku Cushman & Wakefield’s Vice President dan Boyd Merrett yang bertindak sebagai Chief Operating Officer dari Chun Wo Construction, yang memberikan pandangan – pandangan dalam rencana pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Selain mendengarkan paparan dari Rusmin Lawin, HKDTC juga mendengarkan paparan tentang potensi investasi dari pembangunan GrandCity Balikpapan. Proyek tersebut pengembangannya oleh Sinar Mas Land dan potensi investasi pembangunan Wain PSC dari PT. Pandawa Prima Lesta. (ADH)