Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) diminta ikut berperan aktif dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Sebab, sesuai Rencana Induk (masterplan) akan ada 10 ribu hektare lahan di lokasi IKN baru sebagai penunjang beragam fasilitas komersial untuk warganya.

“Ada 10 ribu ha yang pengembangannya akan diserahkan kepada pihak swasta. Presiden Joko Widodo menginginkan agar IKN dibangun dengan konsep kota super modern dan didukung teknologi yang canggih. Pemerintah harus menetapkan sejauhmana kontribusi pelaku usaha swasta dalam pembangunan IKN,” tutur Direktur PT Ciputra Residence, Mary Octo Sihombing, saat Rapat Koordinasi Persiapan IKN Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) bersama Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Chairil Abdini secara virtual, Rabu, 1 September 2021.

Chairil Abdini berharap adanya masukan dari REI selaku wadah asosiasi pelaku usaha yang memiliki pengalaman dalam pengembangan properti skala kota mandiri. “Bappenas berharap masukan dari REI karena memang berpengalaman dalam pengembangan proyek skala kota mandiri. Seperti apa tahapan pembangunannya, nanti dapat kita cermati dalam masterplan IKN yang sedang disusun,” ungkap Chairil.

Chairil memaparkan, sebanyak 400 ribu aparatur sipil negara (ASN), personel TNI serta Polri bakal direlokasi ke IKN baru. “IKN baru dirancang untuk dihuni oleh 1,9 juta penduduk. Pemerintah menargetkan ground breaking proyek IKN pada 2022 dan akan rampung pada tahun 2045 mendatang,” beber Chairil.

Dari 400 ribu ASN dan TNI/Polri yang akan dipindahtugaskan ke IKN baru, diharapkan dapat menarik pekerja dari sektor lainnya. “Misalnya, pekerja di sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan sektor usaha lainnya,” tutur Chairil.

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) REI, Soelaeman Soemawinata menambahkan, pihaknya sudah menyusun sejumlah gagasan yang akan ditawarkan sebagai partisipasi sektor swasta dalam pengembangan IKN baru. Prinsip dasarnya adalah merelokasi ASN sebagai pangsa pasar utama dalam pengembangan IKN baru.

“Persoalannya adalah bagaimana agar menarik minat orang lain di luar ASN dan TNI/Polri untuk mau pindah ke IKN baru,” tukas Eman, sapaan karib Presiden Federasi Real Estate Internasional (FIABCI) Asia Pasifik.

Menurut dia, konsep pengembangan IKN baru tidak boleh mencontoh semarak pembangunan seperti yang ada di Jakarta. “IKN baru bisa mencontoh pengembangan ibu kota negara seperti di Washington DC, yang diantaranya menyediakan fasilitas wisata sejarah perjalanan bangsa kita. Jadi IKN baru nanti tidak harus menyediakan gedung-gedung pencakar langit atau artificial building untuk dapat menyedot kunjungan wisatawan,” ujar Eman.

Chairil menambahkan, pengembangan IKN baru mengacu pada konsep mixed used. Hal ini bertujuan untuk efisiensi mobilisasi penduduk di dalam kota tersebut. “Rancangan IKN baru ini nanti adalah ten minutes city. Artinya, warga di IKN cukup menempuh perjalanan dalam 10 menit untuk bepergian ke berbagai fasilitas yang ada,” kata dia. (BRN)