JAKARTA – Persentase Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia masih rendah yakni di bawah 10%, padahal pertumbuhan perumahan terus terjadi setiap tahunnya. Karena itu, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) akan tetap aktif melakukan pembiayaan jangka panjang kepada lembaga-lembaga penyalur baik konvensional maupun syariah.

Demikian diungkapkan Direktur PT SMF, Heliantopo, dalam diskusi yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), akhir pekan lalu.

“Strategi ke depan SMF adalah melakukan kerjasama pembiayaan perumahan untuk pekerja di sektor informal (kredit mikro) dan inisiasi program baru untuk mendukung keterjangkauan pemilikan rumah bagi MBR,” kata Heliantopo dalam siaran persnya, Senin (17/1/2022).

SMF, lanjutnya, juga terus bersinergi dengan Kementerian/Lembaga (KL) untuk mendukung program pemerintah di bidang perumahan, di antaranya melalui Program Perluasan Penyaluran Subsidi Perumahan (KPR Program FLPP) dan memberikan akses pendanaan kepada masyarakat yang tinggal di daerah kumuh untuk meningkatkan kualitas rumah yang dimiliki.

“Bagi pemilik homestay juga bisa memanfaatkan dana SMF dalam pembangunan/renovasi rumah untuk dijadikan homestay,” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Mochamad Yut Penta mengatakan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada penyaluran KPR Subsidi di 2021.

Menurutnya, sektor informal belum tergarap secara maksimal. Sesuai realisasi 2021, sektor informal hanya mampu tergarap 12% dari total keseluruhan. Sehingga diperlukan strategi dalam mendorong penyerapan realisasi dari sektor informal. Selain itu, imbuh Penta, belum ada lembaga yang berfokus dalam mengontrol ketepatan sasaran, kualitas, dan keterhunian rumah.

“Pemerintah telah mengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan persetujuan bangunan gedung (PGB) di 2021. Namun, hal ini tidak diikuti dengan penerbitan Perda dan Sistem PBG secara nasional,” ujar dia.

Terkait dengan pembiayaan perumahan di tahun 2022, dia menuturkan, pertumbuhan pembiayaan perumahan akan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, antara lain pengendalian Covid-19, sehingga tidak terjadi gelombang kasus baru serta kebijakan pemerintah.

“Setiap terjadinya gelombang penambahan kasus baru, maka ekonomi akan melambat dan berdampak pada turunnya berbagai sektor, termasuk perumahan,” terang Penta.

Dia juga menyoroti program stimulus PPN yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) yang ditengarai memicu tumbuhnya KPR secara nasional sepanjang pandemi. Perpanjangan program ini hingga Juni 2022 diyakini akan mampu mendorong tumbuhnya industri perumahan sepanjang tahun ini. (MRI)