Jakarta – Pemerintah berkomitmen mendukung sinergi antara sektor perumahan dan sektor keuangan. Kedua sektor tersebut juga diharapkan terus memupuk optimisme agar pemulihan ekonomi nasional (PEN) bisa berjalan secara baik.

“Sektor keuangan diharapkan terus mengoptimalisasikan fungsinya dan fungsi intermediasi terutama untuk mendukung sektor properti,” ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Webinar Kolaborasi Industri Keuangan dan Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, baru-baru ini.

Airlangga menjelaskan, keberlangsungan sektor usaha properti menjadi salah satu fokus dalam pemulihan ekonomi. Untuk itu, sektor perumahan atau properti harus terus berkontribusi untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Untuk menjaga momentum di sektor properti di tahun 2022, pemerintah akan melanjutkan insentif fiskal terutama untuk sektor properti sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Saya sangat mengapresiasi relaksasi yang sudah diberikan, termasuk penjaminan kredit dan restrukturisasi. Kita lihat pertumbuhan kredit sudah tumbuh di triwulan keempat dan rasio NPL juga terkendali di bawah 3 persen,” urai Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Konsumer, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Handayani mengatakan, dukungan perbankan terhadap sektor properti salah satunya dengan menciptakan produk yang sesuai dengan kondisi bisnis (start up company, millenials, non-fixed income) dengan kemudahan akses.

“BRI akan terus mendukung bagaimana bisa memfasilitasi pemilik rumah kepada masyarakat,” ucap Handayani.

Selain itu, BRI memiliki program khusus developer berwawasan lingkungan. Terakhir, melakukan penyuluhan kepada masyarakat atas pentingnya punya rumah.

Harapan

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Corina Leyla Karnalies menambahkan, harapan perbankan terhadap pemerintah untuk terus memberikan dukungan ke sektor properti. Salah satunya adalah pemberlakukan stimulus yang masih berdampak terhadap daya beli masyarakat.

Stimulus tersebut dapat berupa penyesuaian Suku Bunga BI-7D Repo Rate, kebijakan otoritas terkait Rasio LTV, insentif PPN, perhitungan RPIM, dan stimulus restrukturisasi. Selain itu, regulator dapat mendorong ekosistem dalam market KPR, untuk melakukan proses Digital. Penyediaan sumber informasi untuk melakukan taksasi secara online juga dapat membantu kebangkitan sektor properti.

“Harapan bagaimana kita bisa tumbuh di tahun 2022 dan bagaimana kita tetap bisa memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sehat,” kata Corina.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), Jahja Setiaatmadja mengatakan, potensi pasar properti masih besar karena backlog perumahan di beberapa wilayah yang tinggi. Minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor properti juga masih tinggi.

Sektor properti, imbuh Jahja, bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional karena menyerap banyak tenaga kerja. Sektor properti juga memiliki multiplier effect. Pasalnya, melibatkan lebih dari 175 jenis industri dan 350 jenis UKM yang sebagian besar adalah lokal.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Haru Koesmahargyo menambahkan, industri perumahan masih sangat berpeluang berkembang di Indonesia. Sebab, mortgage to GDP ratio  Indonesia yang rendah dan terus bertambahnya jumlah keluarga baru dari tahun ke tahun.

Mortgage to GDP Ratio Indonesia lebih rendah dibanding Negara Asia Tenggara lainnya (Singapura 45 persen, Malaysia 38 persen,Thailand 22 persen, dan Filipina 4 persen). Melalui RPJMN Bidang Perumahan, pemerintah berupaya meningkatkan mortgage  to GDP ratio menjadi 4 persen pada 2024. (SAN)