Beranda » Headline » Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Perhotelan Makin Terpuruk

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Perhotelan Makin Terpuruk

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Belum dibayarnya biaya akomodasi tenaga medis dan OTG (Orang Tanpa Gejala) oleh pemerintah kepada 14 hotel yang bekerja sama dalam program itu menjadi salah satu kendala yang dihadapi industri perhotelan di DKI Jakarta. Nilainya cukup besar, yakni mencapai Rp140 miliar pada periode Februari hingga Juni 2021.

“Dari laporan teman hotel ada beban sekitar Rp 140 miliar yang belum terbayar, dimohon segera dicairkan karena kita megap sekali cash flow hotel,” ungkap Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono dalam konferensi pers virtual, Senin, 5 Juli 2021.

Pihaknya, lanjut Sutrisno, terus mengupayakan komunikasi melalui BPD PHRI DKI Jakarta dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyelesaikan tertundanya 9 batch pembayaran akomodasi tenaga medis dan karantina OTG.

Tidak semua hotel dapat menjadi penyedia layanan isolasi mandiri. Pasalnya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, seperti memiliki setifikat CHSE yang diberikan  diberikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).

Sutrisno berharap, hotel-hotel diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti program karantina dan OTG. Dengan begitu diharapkan dapat memberikan angin segar kepada pengusaha perhotelan guna menghadapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali.

Makin Terjepit PPKM Darurat

Terkait diberlakukannya PPKM Darurat, Sutrisno mengatakan, industri perhotelan akan mendapatkan pukulan, misalnya dalam hal okupansi. Sebelum diberlakukannya PPKM Darurat, okupansi hotel rata-rata 20-40 persen. Namun, okupansi diperkirakan akan turun menjadi 10-15 persen saat diberlakukannya PPKM Darurat.

“PPKM Darurat berdampak langsung dengan terjadinya penurunan tajam terhadap tingkat hunian, khususnya hotel non program karantina OTG dan repatriasi,” imbuh Sutrisno.

Selama masa PPKM Darurat, pemerintah menerapkan sejumlah pengetatan seperti bekerja dari rumah (Work from Home/WFH) 100 persen. Selain itu,  penutupan mal dan pusat keramaian, seperti hotel dan restoran juga diberlakukan.

Tak hanya okupansi yang menurun, berbagai kegiatan meeting dan pernikahan ada pembatalan semasa PPKM Darurat. Selain itu, pelaku usaha perhotelan juga mesti menanggung beban seperti operasional, biaya pajak, perizinan dan tenaga kerja.

Dalam jangka pendek, salah satu langkah untuk mengurangi beban adalah dengan merumahkan karyawan. Selain itu, PHRI berharap pemerintah memberikan keringanan berupa subsidi listrik 30-50 persen, subsidi air tanah,  beban pajak PB1, PPH, PPN dan lainnya.

“Keadaan ini dapat memicu pengusaha mengambil langkah sulit dengan menghentikan operasional, merumahkan karyawan, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat berdampak pengangguran dan sosial lebih luas,” ungkap Sutrisno.

Dalam bidang ketenagakerjaan, PHRI meminta agar diperbolehkan memberlakukan unpaid leave atau cuti tidak berbayar dan multitasking. Selain itu, pengalihan perpanjangan tenaga kerja waktu tertentu menjadi tenaga kerja harian (casual) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karyawan terdampak dan paket kesehatan. (ADH)

Sandiyu Nuryono

Penulis: Sandiyu Nuryono

Lulusan ilmu kimia Universitas Negeri Jakarta ini aktif menjadi reporter. Memulai karier dari indopos, kemudian juga pernah bekerja sebagai wartawan di infobank, inilah.com, hingga majalah Realestat. Sekarang, Sandi bergabung menjadi salah satu wartawan industriproperti.com untuk berbagi soal isu – isu terkini di sektor properti. Sahabat IP yang ingin tahu dan kenal lebih jauh dengan ayah dari dua anak ini bisa follow Instagram @Sandy_Yukz

Rekomendasi Untuk Anda

property cup

Forwapera Gelar Turnamen Mini Soccer Property Cup ke-18

  • Senin, 28 September 2026 19:15 WIB

JAKARTA – Paguyuban jurnalis perumahan dan properti, Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) sukses menggelar turnamen Mini Soccer Property Cup XVIII tahun 2026 di Epic Wesoccer, Kuningan, Jakarta, Minggu (27/9). Event Property Cup ini sudah 18 kali dihelat dan terus mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) bidang perumahan dan industri penunjangnya. Ketua Forwapera, Erfendi Eka […]

Rahasia Feng Shui Rumah agar Energi Positif Mengalir Deras

Rahasia Feng Shui Rumah agar Energi Positif Mengalir Deras

  • Minggu, 27 September 2026 13:55 WIB

Jakarta – Saat menata rumah, pendekatan feng shui bisa dilakukan dengan tujuan menciptakan aliran energi dan keseimbangan dalam kehidupan. Perubahan besar tidak selalu dilakukan saat menerapkannya yang bisa dimulai dari area sederhana, seperti pintu depan rumah hingga menjaga jendela tetap bersih dan terawat. Lebih dari sekadar urusan dekorasi, feng shui menekankan terciptanya suasana rumah yang […]

Arah kebijakan perumahan rakyat

Hapernas 2026: Antara Politik & Proyek Versus Kebijakan Perumahan Rakyat

  • Selasa, 1 September 2026 14:50 WIB

Jakarta – Alih-alih berbasis aspek fundamental, kebijakan perumahan rakyat selama ini masih ditangani melalui pendekatan politik dan proyek. Problematika itu mengemuka pada Diskusi Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2026 yang diselenggarakan The HUD Institute dengan menghadirkan akademisi dari tiga perguruan tinggi, di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026. “Kalau kita berbicara proyek, masyarakat diperlakukan sebagai konsumen. Tetapi kalau […]

pertumbuhan ekonomi 2027

Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2027 Sebesar 6%

  • Selasa, 1 September 2026 16:55 WIB

Jakarta – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6% dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal. Target tersebut menjadi arah utama kebijakan ekonomi dan fiskal dalam penyusunan RAPBN 2027, yakni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mencapai 6 persen di tahun 2027, dibutuhkan […]

industri halal

4 Kawasan Industri Jadikan RI Pusat Industri Halal Global

  • Rabu, 30 September 2026 17:04 WIB

Jakarta – Pengembangan empat Kawasan Industri Halal di Bintan, Cikande, Jababeka dan Sidoarjo, menjadi salah satu upaya memastikan Indonesia sebagai pusat industri halal global. Langkah ini menjadi upaya konkret untuk mempertemukan industri, sumber daya manusia, layanan sertifikasi, bahan baku, dan kebutuhan lainnya dalam satu kawasan. “Indonesia memandang kerja sama internasional menjadi sangat penting agar industri […]

Mau Renovasi atau Pindah Rumah? Cek Dahulu 12 Hal Ini

Mau Renovasi atau Pindah Rumah? Cek Dahulu 12 Hal Ini

  • Minggu, 18 Oktober 2026 16:55 WIB

Jakarta – Keputusan cukup rumit sering dihadapi saat memilih antara membeli rumah baru atau merenovasi rumah lama. Pilihan antara rumah lama yang lama yang penuh kenangan atau rumah baru untuk membuat sejarah baru dihadapkan pula pada dua ‘masalah’ lainnya, yakni berinvestasi dalam renovasi agar sesuai atau menjualnya dan mencari rumah anyar. Tidak semudah membalikkan telapak […]

Duh! Tersisa 3 Bulan Lagi, Realisasi FLPP Cuma 44 Persen

Tersisa 3 Bulan Lagi, Realisasi FLPP Cuma 44 Persen

  • Selasa, 22 September 2026 12:16 WIB

Jakarta – Realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga September 2026 masih jauh dari target yang dicanangkan pemerintah. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi FLPP baru menyentuh angka 154.034 unit hingga 21 September 2026 atau sekitar 44 persen dari target 350.000 unit rumah pada tahun ini. “Dengan […]

Workplace Strategy Jawaban Tantangan Ruang Perkantoran

Workplace Strategy Jawaban Tantangan Ruang Perkantoran

  • Kamis, 24 September 2026 17:39 WIB

Jakarta – Studi Workplace Strategy mengevaluasi tujuan bisnis, karakteristik tenaga kerja, pola kerja, dan tingkat pemanfaatan ruang yang sebenarnya. Hasil evaluasi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi rekomendasi strategis, panduan desain, kebutuhan perencanaan ruang, serta kerangka pelaksanaan. “Workplace Strategy berbasis data dapat membantu organisasi menjawab berbagai prioritas tersebut dengan menggabungkan wawasan mengenai kebutuhan karyawan, data okupansi, dan […]