Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Brantas Abipraya Tuntaskan Proyek Tol IKN Tahun Depan

Brantas Abipraya Tuntaskan Proyek Tol IKN Tahun Depan

  • calendar_month Rabu, 31 Mei 2023
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – PT Brantas Abipraya (Persero) tengah fokus menuntaskan pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Akses 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer. Proyek tol IKN sinergi Brantas Abipraya bersama dua BUMN Karya lainnya diperkirakan bakal rampung tahun 2024 mendatang.

“Kami targetkan pekerjaan jalan tol IKN ini tuntas pada 2024. Nantinya untuk segmen 3A akan memudahkan akses menuju Kawasan inti IKN dengan jarak tempuh hanya 30 menit saja yang tadinya memakan waktu 2 jam,” ujar Muhammad Toha Fauzi, Direktur Operasi I Brantas Abipraya, dalam siaran persnya, Selasa, 30 Mei 2023.

Lingkup pengembangan tol ini yaitu pembangunan jalan sepanjang 9.242 meter; jembatan 1.216 meter; elevated slab on pile sepanjang 2.942 meter; overpass 753 meter; dengan simpang susun satu lokasi. Hadirnya jalan tol IKN, ini selain memudahkan akses transportasi, dapat mewujudkan smart city dengan membuka banyak lapangan pekerjaan baru.

Dalam pengerjaannya, perseroan optimis dapat menuntaskan tepat waktu, tepat biaya dengan mutu yang unggul. BUMN konstruksi ini juga selalu fokus pada penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta kerapian dan estetika di lingkungan proyek. Sehingga nantinya pembangunan tol ini juga dapat berpotensi menjadi destinasi wisata dan meningkatkan perekonomian daerah sekitar.

“Melalui pembangunan tol ini, Brantas Abipraya ingin menunjukkan keseriusan kami dalam berpartisipasi di pembangnan infrastruktur IKN,” imbuh Toha.

Infrastruktur SDA

Tak hanya pembangunan Tol Karangjoang-KKT Kariangau saja, saat ini Brantas Abipraya juga turut memperkuat infrastruktur sumber daya air (SDA) melalui pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Sepaku Paket 1, Proyek Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan Proyek Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 1.

“Sejumlah proyek pekerjaan infrastruktur di IKN merupakan kontribusi dan peran aktif kami dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur yang unggul untuk masyarakat di IKN. Brantas Abipraya akan terus fokus dan berkontribusi penuh, bekerja lebih keras dan cerdas lagi untuk infrastruktur nasional,” tutup Toha. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pendapatan INPP Tumbuh 14 Persen, Ditopang Recurring Income

    Pendapatan INPP Tumbuh 14 Persen, Ditopang Recurring Income

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • 0Komentar

    Jakarta – Sepanjang Kuartal I 2026, PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP:IJ) membukukan pendapatan sebesar Rp327 miliar atau tumbuh 14% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Paradise Indonesia tersebut sebagian besar ditopang oleh pendapatan berulang alias recurring income dengan porsi 90%. “Walaupun mungkin secara makro dan kondisi saat ini diluaran juga kan masih impose […]

  • Labuan Bajo

    Jokowi Targetkan 1 Juta Wisatawan Kunjungi Labuan Bajo

    • calendar_month Minggu, 24 Jul 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden Joko Widodo meresmikan Penataan Kawasan Pulau Rinca dari sekian banyak spot pariwisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Target pertama adalah kunjungan wisatawan mencapai 1 juta orang sesuai dengan kapasaitas bandara. Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan di DPSP Labuan Bajo harus memberikan manfaat nyata untuk negara […]

  • PP Nomor 20/2021 Diklaim Bukan Ancaman

    PP Nomor 20/2021 Diklaim Bukan Ancaman

    • calendar_month Selasa, 29 Mar 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar bukan merupakan ancaman keberlanjutan bagi dunia usaha. Negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menegakkan PP 20/2021 sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). “Pelaksanaan penertiban tanah dan kawasan telantar seolah menjadi ancaman bagi keberlanjutan […]

  • Investasi Hotel di Asia Pasifik Diprediksi Melambat, Ini Penyebabnya

    Investasi Hotel di Asia Pasifik Diprediksi Melambat, Ini Penyebabnya

    • calendar_month Kamis, 23 Nov 2023
    • 0Komentar

    JAKARTA – Perusahaan manajemen investasi dan realestat komersial global terkemuka, Jones Lang LaSalle (JLL) menyebutkan investasi hotel di Asia Pasifik diprediksi melambat sebesar 14% secara tahunan menjadi US$10,1 miliar pada 2023 dibanding tahun sebelumnya akibat berbagai faktor eksternal. Menurut laporan bertajuk “Hotel Investment Highlights Asia Pacific” yang baru-baru ini dipublikasikan oleh Hotels & Hospitality Group […]

  • Pengembang Keluhkan SiKumbang Belum Terkoneksi ke LPJK

    Pengembang Keluhkan SiKumbang Belum Terkoneksi ke LPJK

    • calendar_month Jumat, 19 Feb 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Pengembang mengeluhkan belum terkoneksinya aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) ke sistem Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Akibatnya, proses pengajuan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dari developer ke LPJK menjadi terhambat. Padahal, SBU itu menjadi salah satu persyaratan dalam proses pengajuan akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi di bank pelaksana. “Saat developer hendak melakukan […]

  • Sebanyak 38.850 PNS di Bali Belum Mutakhirkan Data Tapera

    Sebanyak 38.850 PNS di Bali Belum Mutakhirkan Data Tapera

    • calendar_month Rabu, 3 Agt 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat sebanyak 38.850 PNS (setara 63,81 persen) di lingkup Provinsi Bali belum melakukan pemutakhiran data secara individu. Sedangkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali selaku pemberi kerja telah merampungkan pemutakhiran data 58.994 PNS melalui portal Sitara. “Pemutakhiran data penting untuk mengetahui dan memastikan informasi data peserta, status […]

Translate »
expand_less