Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Presiden Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo

Presiden Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo

  • calendar_month Selasa, 23 Apr 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya infrastruktur untuk meningkatkan daya saing Indonesia di panggung global.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya keberadaan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing Indonesia di panggung global. Presiden pun mengatakan, sebagai negara besar dengan 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, dan 17 ribu pulau, Indonesia memerlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung konektivitas dan kompetisi ekonomi.

“Semuanya memerlukan infrastruktur, baik itu untuk pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur untuk konektivitas, baik itu yang namanya pelabuhan, baik yang namanya jalan, baik itu yang namanya bandara. Kalau tidak kita miliki, negara kita akan kalah bersaing, tidak bisa berkompetisi dengan negara yang lain. Produk-produk kita tidak bisa bersaing dengan negara lain, kalah bersaing dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Kepala Negara berkeyakinan bahwa keberadaan infrastruktur pendukung konektivitas yang memadai mampu mempercepat mobilitas logistik di seluruh penjuru tanah air. “Mobilitas, kecepatan orang, kecepatan logistik, barang itu bisa lebih baik lagi. Ke depan bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Oleh sebab itu, kita perlu cepat,” tandasnya.

Runway Terbatas

Bandara Panua Pohuwato yang dibangun dengan anggaran sebesar 437 miliar memiliki luasan terminal 990 meter persegi. Dengan landasan pacu sepanjang 1.200 meter x 30 meter, taxiway 150 meter x 170 meter, serta apron 110 meter x 70 meter bandara ini dapat didarati pesawat jenis ATR 72-600. Presiden menyatakan keinginannya agar landasan pacu tersebut diperpanjang agar pesawat jenis ATR full bisa mendarat, yang akan lebih memperkuat fungsi bandara dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal.

“Tadi saya naik ATR karena pesawat kepresidenan enggak bisa mendarat. Oleh sebab itu saya perintah di terminal tadi, tambah lagi panjang runway- agar ATR full bisa masuk ke Pohuwato,” tegasnya.

Dengan pembukaan Bandara Panua Pohuwato, Presiden berharap akan muncul titik-titik ekonomi baru yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pohuwato. Peresmian ini juga menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memajukan daerah-daerah di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur.

“Semoga dengan adanya bandara ini ekonomi di Pohuwato bisa lebih baik, muncul titik-titik ekonomi yang baru,” tutup Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peresmian tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Busi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, dan Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Daerah akan “Dipaksa” Percepat Pengesahan Perda RTDR

    Daerah akan “Dipaksa” Percepat Pengesahan Perda RTDR

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2020
    • 0Komentar

    JAKARTA – Salah satu poin penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) atau Omnibus Law Ciptaker adalah menyangkut penyelenggaraan tata ruang khususnya yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Banyak kritik jika kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang bakal terkikis. UUCK dituding menghapus sejumlah kewenangan pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota […]

  • Akad Perdana, KPR Subsidi BTN Mulai Gunakan Kompor Induksi

    Akad Perdana, KPR Subsidi BTN Mulai Gunakan Kompor Induksi

    • calendar_month Jumat, 23 Apr 2021
    • 0Komentar

    JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk membidik seluruh penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi BTN pada 2021 akan menggunakan kompor induksi. Target tersebut merupakan bentuk komitmen Bank BTN untuk mendukung Gerakan Konversi 1 Juta Kompor LPG ke Kompor Induksi yang diinisiasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan […]

  • WSBP

    Dukung 3 Juta Rumah, WSBP Tawarkan Rumah Precast Tipe 36

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAKARTA – PT Waskita Beton Precast Tbk (kode emiten:WSBP) terus mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia, termasuk berkomitmen mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui pengembangan rumah beton pracetak atau rumah precast modular. “Dengan menggunakan sistem cetak pasang, maka pembangunan rumah tapak maupun rumah susun menjadi lebih cepat […]

  • Catat! Ini Kebijakan Transisi Pelaksanaan PBG

    Catat! Ini Kebijakan Transisi Pelaksanaan PBG

    • calendar_month Selasa, 15 Feb 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah daerah (Pemda) diminta segera menerapkan kebijakan transisi untuk percepatan pelaksanaan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Guna mengantisipasi belum terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi PBG, Pemda dapat menggunakan Perda tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kebijakan ini berdasarkan hasil rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan […]

  • Per 11 Mei 2021, PPDPP Kucurkan FLPP Rp 6,5 Triliun

    Per 11 Mei 2021, PPDPP Kucurkan FLPP Rp 6,5 Triliun

    • calendar_month Rabu, 12 Mei 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Realisasi Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) per tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp 6,47 triliun. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR memastikan penyaluran KPR FLPP untuk 59.503 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah mencapai 37,78 persen dari target tahun 2021 yakni sebesar 155 ribu unit. […]

  • Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

    Punya Bonus Demografi, Indonesia Bakal Jadi Negara Maju di 2045

    • calendar_month Selasa, 26 Okt 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan sebagian besar merupakan usia produktif, yaitu usia antara 14-64 tahun. Jumlah usia produktif mencapai 70 persen dari jumlah penduduk. Kondisi ini membuat Indonesia berpotensi besar mendapatkan bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030 dan bakal jadi negara maju di 2045. “Saya percaya dan yakin bonus […]

Translate »
expand_less