Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » DPR Setujui RUU Penetapan Perppu Ciptaker Dijadikan Undang-undang

DPR Setujui RUU Penetapan Perppu Ciptaker Dijadikan Undang-undang

  • calendar_month Kamis, 23 Mar 2023
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) untuk ditetapkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Sidang Paripurna DPR RI terkait Pembahasan Tingkat II atas Pengambilan Keputusan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Selasa, 21 Maret 2023.

“Perppu Cipta Kerja merupakan salah satu langkah mitigasi dari krisis global dan tentunya mencegah selalu lebih baik daripada kita berhadapan dengan persoalan. Perppu cipta kerja mencegah persoalan menjadi luas dan kerentanan perekonomian global yang berdampak kepada perekonomian nasional, tentunya perlu kita hindari,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya pada Selasa, 21 Maret 2023.

Penetapan Perppu Ciptaker merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut juga dibatasi di mana Perpu harus diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

Dengan demikian subyektifitas Presiden dalam menetapkan Perppu, akan dinilai secara obyektif oleh DPR RI untuk dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU).

Penjelasan Pemerintah terkait latar belakang penetapan Perppu Ciptaker telah didalami dalam Rapat Panja DPR RI yang menjadi bahan pertimbangan Fraksi-Fraksi untuk dapat menyetujui atau tidak menyetujui RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU.

Pandangan Fraksi

Menko Airlangga juga menjelaskan catatan terkait beberapa pandangan mini fraksi dalam Rapat Panja terkait Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada tanggal 15 Desember 2023, dimana sebanyak 7 fraksi menyetujui dan menerima RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU dan 2 fraksi menyatakan menolak RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU.

“Pemerintah bersama para Menteri terkait mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Semoga Perppu Cipta Kerja ini yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang bermanfaat besar untuk memitigasi dampak dinamika perekonomian. Pemerintah sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPR RI, juga ucapan terima kasih pada pimpinan Baleg, para ketua fraksi, dan ketua panja,” tutur Menko Airlangga.

Berbagai pandangan, tanggapan, dan masukan yang konstruktif, dari semua Fraksi di DPR RI akan menjadi masukan dan catatan penting bagi Pemerintah, untuk terus melakukan perbaikan ke depan.

Pemerintah juga tidak akan pernah berhenti untuk terus bekerja, dan melakukan berbagai langkah nyata untuk mendorong pembangunan negara Indonesia, demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan. (SAN)

Penulis

Lulusan ilmu kimia Universitas Negeri Jakarta ini aktif menjadi reporter. Memulai karier dari indopos, kemudian juga pernah bekerja sebagai wartawan di infobank, inilah.com, hingga majalah Realestat. Sekarang, Sandi bergabung menjadi salah satu wartawan industriproperti.com untuk berbagi soal isu – isu terkini di sektor properti. Sahabat IP yang ingin tahu dan kenal lebih jauh dengan ayah dari dua anak ini bisa follow Instagram @Sandy_Yukz

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diskusi Forwapera membahas rumah subsidi tahun 2025

    BP Tapera Ubah Skema Komposisi KPR Rumah Subsidi

    • calendar_month Sabtu, 21 Des 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan mengubah komposisi KPR rumah subsidi pada tahun 2025 dari semula 75:25 (kombinasi antara pendanaan APBN dan perbankan) menjadi 50:50. Perubahan komposisi tersebut diharapkan dapat menambah dukungan pendanaan dari semula 220 ribu unit menjadi 330 ribu unit rumah subsidi sehingga Program 3 Juta Rumah tahun 2025 […]

  • Sambut HUT RI, Hippindo Gelar Pesta Diskon

    Sambut HUT RI, Hippindo Gelar Pesta Diskon

    • calendar_month Rabu, 16 Agt 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menggagas Indonesia Ritel Summit 2023 guna menyambut momen HUT RI ke-78. Kegiatan yang terangkai dengan agenda Indonesia Retail Expo, Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) dan Hari Retail Modern Indonesia 2023 diharapkan dapat memacu pergerakan wisata belanja. “Mobilitas ekonomi masyarakat sangat terpicu kalau ada promo, diskon, dan […]

  • Munas P3RSI

    Adjit Lauhatta Kembali Nakhodai P3RSI Hingga 2030

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Adjit Lauhatta kembali terpilih untuk menakhodai Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) masa bakti 2025-2030 mendatang. Penetapan ini dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IV P3RSI yang digelar di Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025. “Tahun ini, P3RSI genap berusia 13 tahun. Dari awal berdiri hanya beranggotakan 31 PPPSRS, kini kami memiliki 45 […]

  • RDTR

    Pemerintah Dorong Pertumbuhan Perkotaan Berkelanjutan

    • calendar_month Sabtu, 16 Des 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi sangat krusial dalam merinci langkah-langkah strategis untuk mengarahkan pertumbuhan perkotaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan mencapai Indonesia Emas 2045. “Masih terdapat gap antara penyusunan RDTR dalam realisasi Investasi di Indonesia dan saat ini penyusunan RDTR harus dapat beradaptasi dengan tantangan pengembangan ekonomi mendatang diantaranya urbanisasi, […]

  • Penetapan Kawasan Peruntukan Industri Ungkit Investasi Daerah

    Penetapan Kawasan Peruntukan Industri Ungkit Investasi Daerah

    • calendar_month Minggu, 2 Mei 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong penetapan kawasan peruntukan industri (KPI) di suatu wilayah. Kebijakan ini merupakan salah satu instrumen untuk mengungkit investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. “Peraturan tersebut berisi kriteria yang wajib terpenuhi. Aturan itu juga berisi pertimbangan lainnya dalam pemilihan lokasi KPI di dalam Rencana Tata Ruang Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta peran […]

  • Cipta Karya Belum Anggarkan Pembangunan IKN

    Cipta Karya Belum Anggarkan Pembangunan IKN

    • calendar_month Kamis, 10 Jun 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengakui bahwa alokasi anggaran untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2022 belum ada. “Alokasi anggaran ini masih belum memperhitungkan kebutuhan untuk pembangunan IKN baru. Jadi belum kami masukkan karena memang dananya belum ada,” kata Diana dalam Rapat Dengar […]

Translate »
expand_less