Jakarta – Pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama infrastruktur dengan Pemerintah Jepang, khususnya di bidang sumber daya air (SDA) melalui pembangunan bendungan dan teknologi untuk penanganan bencana dan perubahan iklim. Selama ini telah diadakan berbagai kolaborasi antara kedua negara terkait teknologi bidang SDA.

“Jepang telah memberikan bantuan dengan menghadirkan para ahli bendungan untuk menjadi advisor Menteri PUPR. Kami masih membutuhkan bantuan para ahli bendungan tersebut. Sehingga kami berharap kerjasama dapat diperpanjang,“ ucap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam keterangan resminya, Kamis, 28 April 2022.

Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR saat ini sedang membangun 61 bendungan, 29 di antaranya sudah selesai. Pada hari pertama Asia-Pacific Water Summit ke-4 di Kumamoto, Jepang, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang Tetsuo Saito, pekan lalu.

Saat ini Kementerian PUPR tengah melakukan evaluasi untuk optimalisasi dan rehabilitasi bendungan yang denan pimpinan dari Dr Arie Setiadi Moerwanto. Ini untuk menambah pintu-pintu bendungan dalam rangka penanggulangan banjir.

“Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang bahwa salah satu adaptasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan mengoptimalkan dan merehabilitasi bendungan eksisting,” kata Basuki.

IKN

Selain itu, Menteri Basuki mengatakan ke depan Kementerian PUPR akan melakukan dua hal. Pertama, pembangunan Ibukota Negara (IKN). Kementerian PUPR meminta bantuan konsultasi supervisi dari Jepang dengan tujuan meningkatkan kualitas bangunan di IKN.

Selanjutnya yaitu program prioritas rehabilitasi dan konservasi 15 danau. Kementerian PUPR ingin mengkoordinasikan program tersebut dengan restorasi Danau Biwa bersama oleh Pemerintah Jepang.

“Saya lihat kami memiliki masalah yang sama seperti pada case restorasi Danau Biwa yaitu perubahan tata guna lahan dari danau menjadi lahan pertanian. Sehingga kami ingin berkoordinasi lebih lanjut terkait rehabilitasi dan konservasi danau,” ujar Menteri Basuki.

Sementara itu, Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang Tetsuo Saito menyampaikan ingin bekerjasama lebih lanjut terkait upgrading pengelolaan Bendungan Kedungombo, Bendungan Citarum, Bendungan Sutami, dan Bendungan Bili-Bili.

Menteri Tetsuo juga mengatakan saat ini Pemerintah Jepang mengeluarkan undang-undang baru terkait pengendalian banijr. Selain itu, ingin melakukan diskusi dengan Pemerintah Indonesia terkait implementasi Undang-Undang tersebut.

“Jepang juga akan mempertimbangkan untuk mengirimkan para ahli dalam rangka mengumpulkan informasi terkait perencanaan IKN dan berharap ada sharing knowledge dengan Pemerintah Indonesia. Kami berharap pemindahan IKN dapat berjalan lancar,” tuturnya. (SAN)