Ekonomi Mulai Pulih, Penerimaan Negara Naik
Aktivitas perekonomian (Foto: Kementerian Keuangan)
Jakarta – Proyeksi penerimaan negara tahun 2021 diperkirakan sesuai target karena terdorong peningkatan pajak seiring pemulihan ekonomi. Selain itu, realisasi penerimaan cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tumbuh positif.
Penerimaan pajak hingga November 2021 mencapai Rp 1082,6 triliun atau 88% dari target APBN, tumbuh 17% (year on year/yoy). Jumlah ini ditopang pertumbuhan PPN 19,8%, PPh Migas sebesar 57,7%, PPh Non Migas 12,6%, PBB minus 6,2%, dan pajak lainnya tumbuh hingga 79,7%.
“Ini karena aktivitas ekonomi menguat cukup tinggi,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers APBN Kita secara daring, Selasa, 21 Desember 2021.
Berdasarkan jenis pajak, pajak-pajak utama menunjukkan pertumbuhan positif pada November 2021. PPh 21 meningkat sejalan dengan perbaikan utilisasi tenaga kerja. PPh 22 impor membaik sejalan dengan peningkatan impor dan berkurangnya pemberian insentif PPh 22 impor untuk KLU tertentu.
Selain itu, PPh Badan tumbuh seiring berakhirnya pemberian insentif pengurangan angsuran pada mayoritas sektor dan membaiknya kinerja penerimaan sektor. PPh 26 membaik karena kenaikan pembayaran dividen subjek pajak luar negeri. Begitupun PPh Final dan PPN impor yang stabil meski PPN dalam negeri melambat karena penurunan pembayaran pajak.
Dari sektor utama, kinerja penerimaan sektoral pada seluruh sektor tumbuh positif. Dua sektor yang berkontribusi terbesar untuk penerimaan pajak yaitu manufaktur dan perdagangan masing-masing tumbuh hingga 35% dan 54,9%. “Perdagangan juga makin resilien dan tumbuhnya melonjak cukup tinggi,” jelas Menkeu.
Optimalisasi APBN
Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dalam kondisi pemulihan ekonomi, APBN tetap menjadi instrumen yang bekerja keras melalui belanja negara. Kerja keras APBN tetap berlanjut hingga November 2021.
Posisi belanja negara hingga akhir November tercatat pada Rp 2.310,4 triliun atau 84% dari pagu, tumbuh 0,1% yoy. Capaian ini terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 937,3 triliun, belanja non-K/L Rp 662 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 711 triliun. Sedangkan realisasi belanja barang K/L tumbuh 24,4% atau mencapai Rp 408,9 triliun yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. (BRN)
