Pemulihan Sektor Pariwisata Butuh Intervensi Negara
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenko Perekonomian)
Jakarta – Sektor industri pariwisata nasional terimbas ketidakpastian situasi global yang memicu krisis ekonomi dunia. Sebagai bagian dari upaya pemulihan sektor industri pariwisata nasional membutuhkan dukungan negara.
“Dalam situasi ini butuh intervensi yang kuat dan konsisten dari Pemerintah. Di tingkat nasional, Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp 13 triliun dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional tahun ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, termasuk di sejumlah destinasi prioritas. Ini merupakan kebijakan antisipatif terhadap perubahan konsep pariwisata di masa mendatang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Kick-Off Tourism Working Group (TWG) G20 Presidensi G20 Indonesia secara virtual, Senin, 14 Februari 2022.
Berdasarkan data UN World Tourism Organization (UNWTO), kondisi terkini berdampak terhadap penurunan pendapatan global sebesar US$ 2 triliun di sektor pariwisata.
Penurunan trafik kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 80 persen. Dampaknya, tak kurang dari 100 juta orang yang bekerja secara langsung atau tidak langsung terkena imbasnya. Pertumbuhan ekonomi global mencapai 5,9 persen pada tahun 2021, setelah sempat mencapai minus 3,3 persen tahun 2020.
Pemerintah berkomitmen memperkuat ketahanan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pemulihan ekonomi nasional. Dengan dukungan mitra internasional dan sesama anggota G20, Indonesia ingin mewujudkan Panduan terkait Penguatan Peran Masyarakat dan UMKM sebagai Agen Perubahan Pariwisata (Guidelines for Strengthening Communities and MSME as Tourism Transformation Agents).
Pelopor
Selain itu, Indonesia juga ingin menjadi pelopor inovasi bersama G20 guna memulihkan pariwisata melalui metode seamless travelling.
Bagi Indonesia, pembangunan infrastruktur pariwisata dan peningkatan kemampuan SDM sektor ini adalah keniscayaan. Sebab tantangan pariwisata di masa mendatang berpatokan pada cepat tidaknya proses adaptasi dengan teknologi digital.
Selaku ketua ASEAN tahun depan, Indonesia juga mendukung langkah negara-negara di kawasan yang telah mengidentifikasi berbagai program untuk memulihkan pariwisata melalui penguatan digital, mulai dari capacity building for tourism professionals hingga strategi pemasaran via digital platform yang tercantum dalam ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) Implementation Plan.
Selain itu, di tataran global perlu adanya persamaan persepsi terhadap perhatian dalam memastikan keselamatan wisatawan di satu sisi. Semantara sisi lainnya adalah meningkatkan devisa pariwisata. Karena itu, G20 menjadi forum yang sangat relevan dan penting bagi dunia untuk bekerja sama memastikan adanya progress inovasi dan keselarasan mekanisme yang mendukung mobilitas wisatawan secara aman, berstandar, dan sehat. (BRN)
