Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) di Kalimantan Timur membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yakni mencapai Rp466 triliun. Pembiayaan sebesar itu tidak mungkin hanya bergantung pada APBN. Skema pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bisa jadi pilihan pembiayaan IKN Baru.

“Mudah-mudahan bisa mengembangkan skema KPBU. Artinya juga sama-sama mengeluarkan modal. Jadi tidak masuk ke APBN langsung karena saya kira peluang investasi besar ada di sana,” kata Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad dalam acara Indonesia Economic Outlook 2022 secara daring, Rabu, 26 Januari 2022.

Tauhid menjelaskan, dalam praktiknya skema KPBU yang berjalan selama ini sebagian besar untuk pembangunan jalan bebas hambatan. Untuk pembangunan sebuah kawasan atau kota, skema KPBU potensial untuk diterapkan.

“Namun memang sayangnya kalau skema KPBU best stories-nya adalah kita selalu banyak berhasil justru di jalan tol.  Tapi memang swasta murni yang diharapkan berinvestasi di sana,” imbuh Tauhid.

Sumber pembiayaan fisik IKN, kata Tauhid, kurang lebih Rp466 triliun dengan Rp90,4 triliun berasal dari APBN langsung. Sementara itu, Rp252,5 triliun berasal dari KPBU dan Rp123,2 triliun adalah skema swasta atau BUMN.

Skema KPBU tidak bisa bergerak sendiri. Peran pemerintah di awal dalam pembangunan infrastuktur IKN Baru sangat penting.

“Untuk IKN ini dalam perhitungan kita memang tetap KPBU, swasta dan pemerintah. Tapi, titik tumpu yang terpentingnya adalan tentu bagaimana pemerintah menyediakan seluruh infrastruktur. Kemudian setelah itu, swasta mulai masuk,” ucap Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (BPO REI) – Ketua Pokja REI untuk IKN, Soelaeman Soemawinata.

Economic Super Hub

Adapun Deputi Bidang Ekonomi kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, IKN baru dalam jangka panjang akan berperan economic Super Hub yang akan menjadi penggerak dan menciptakan economic domestic value chain. Kondisi ini akan memperkokoh resiliency dari ekonomi Indonesia karena akan menciptakan economic linkage antara satu provinsi dengan provinsi lain.

“Pemindahan ibu kota negara ini bukan untuk tujuan jangka pendek. Tapi ini lebih kepada tujuan besar Indonesia tahun 2045. Diharapkan bahwa PDRB Kalimantan Timur ini akan 4-5 kali lipat daripada PDRB saat ini,” ujar Amelia.

Selain itu, lanjut Amelia, IKN Baru akan menciptakan sekitar 3 juta lapangan kerja baru di Kalimantan Timur. Populasi di IKN juga akan meningkat dari 3,6 juta jiwa menjadi 10-11 juta jiwa. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapitanya juga akan masuk ke dalam kategori PDRB ekonomi berpenghasilan tinggi.

“Pemindahan ibu kota ini merupakan ruang besar bagi seluruh pihak untuk melakukan investasi jangka menengah dan panjang. Tentunya untuk ini, kita sudah menyiapkan perangkat-perangkat hukumnya dan memastikan nantinya bagaimana para investor bisa berkontribusi kemudian berkolaborasi dengan pemerintah untuk menghasilkan ibu kota yang menjadi benchmark ibu kota kota dunia untuk semua,” pungkas Amelia. (SAN)