Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap memberikan dukungan terhadap pengembangan Kota Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Untuk itu, Kementerian PUPR selain memberikan bantuan pembangunan infrastruktur juga akan menyediakan hunian berupa Rumah Susun (Rusun) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) serta petugas kepolisian yang bertugas di Kota Sofifi.

“Kementerian telah membangun sejumlah infrastruktur dan perumahan di Kota Sofifi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan Kota Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, Yones Yubilia Biring saat mendampingi kunjungan kerja sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju ke Kota Sofifi, sesuai keterangan pers yang diterima oleh redaksih industriproperti.com

Menurutnya, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat baik dari tingkat provinsi hingga kabupaten / kota dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Sofifi. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) yang didalamnya terdapat dua usulan pembangunan Rusun di Kota Sofifi pada tahun 2022 mendatang.

“Kami akan membangun rumah susun ASN Provinsi Maluku Utara dan Polri untuk mendukung Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku Utara di Sofifi pada tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan dua Rusun tersebut diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 70 Miliar,” ujar Yones Yubilia Biring

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin Abdulkadir mengungkapkan, pihaknya membutuhkan bantuan pemerintah pusat agar Kota Sofifi bisa lebih berkembang di masa depan. Berbagai sarana dan prasarana pendukung diharapkan dapat segera dibangun sehingga Kota Sofifi bisa menjadi Ibu Kota Provinsi yang baik.

Kota Sofifi, imbuhnya, yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara sejak pemekaran hanya terdapat dua kabupaten dan satu kota, yaitu kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), dan kota Tidore Kepulauan.

“Sofifi masuk dalam wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan. Ibu Kota sementara ada di Ternate selama 10 tahun. Itulah kenapa pegawai banyak yang masih bermukim di Ternate dan masih bolak-balik dari Sofifi ke Ternate,” ungkap Samsudin Abdulkadir

Lebih lanjut, dirinya menerangkan, aktivitas pulang pergi ASN Provinsi dianggap sebagai masalah yang menghambat perkembangan Kota Sofifi. Untuk itu, ketersedian pemukiman untuk ASN harus disiapkan dengan baik.

“Supaya Kota Sofifi bisa seperti Ibu Kota Provinsi yang lain dan dapat ditinggali secara layak oleh ASN, maka pembangunan Rusun sangatlah dibutuhkan,” harapnya.

Secara terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mengembangkan ibu kota Sofifi adalah masalah infrastruktur. Untuk itu, pihaknya membutuhkan waktu satu tahun setengah untuk merampungkan pembangunan infrastruktur tersebut untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Sofifi.

“Kami targetkan 17 Agustus 2022 dipastikan semua ASN Pemprov Maluku Utara berkantor di Sofifi dan bermukim di Kota Sofifi,” tegasnya. (ADH)