Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » BTN Gelar Akad Perdana KPR Subsidi untuk Honorer Kementerian PUPR

BTN Gelar Akad Perdana KPR Subsidi untuk Honorer Kementerian PUPR

  • calendar_month Kamis, 24 Jun 2021
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar akad perdana KPR Subsidi bagi Pegawai Honorer di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini bisa terlaksana setelah Bank BTN dan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama penyediaan fasilitas pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja serta layanan kredit dan pembiayaan consumer kepada pegawai pada bulan Oktober 2020 lalu.

“Selama ini pegawai honorer kesulitan mengakses pembiayaan perumahan, kami harap dengan kerja sama kali ini, BTN bisa membantu pegawai honorer memiliki rumah impian dengan skema Fasilitas Lunak Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT),” kata Direktur Consumer & Commercial Lending Bank BTN, Hirwandi Gafar yang hadir secara virtual di acara Akad KPR Subsidi Perdana di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Hirwandi mengungkapkan, dari kerja sama yang dijalin dengan Kementerian PUPR ini Bank BTN membidik sekitar 2.000 KPR baru dari pegawai honorer yang bekerja di lingkungan PUPR. Adapun syarat yang dibutuhkan bagi pegawai honorer tersebut untuk mendapatkan fasilitas KPR subsidi baik dengan skema FLPP maupun BP2BT adalah memiliki KTP, mendapat rekomendasi dari atasan yang bersangkutan, menyertakan daftar gaji, dan lama bekerja sesuai ketentuan.

“Untuk FLPP aturannya sesuai dengan yang ditetapkan Kementerian PUPR, namun bagi yang tertarik skema BP2BT, BTN menjanjikan diskon provisi dan administrasi, selain fitur seperti suku bunga fixed yg lebih panjang yaitu selama 10 tahun,” jelas dia.

Menurut Hirwandi, membidik pegawai honorer ataupun kontrak merupakan salah satu strategi Bank BTN menggenjot penyaluran KPR Subsidi menjelang akhir semester I/2021. Bank BTN pun membidik kerja sama dengan instansi lain baik swasta maupun instansi pemerintah untuk dapat memberikan fasilitas KPR Subsidi kepada pegawai honorer ataupun kontrak. “Program ini bisa dimasukkan sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai honorer yang berkinerja baik,” papar Hirwandi.

Dengan penambahan pegawai honorer sebagai sasaran KPR Subsidi, lanjut dia, Bank BTN berharap dapat menghabiskan kuota KPR subsidi yang digelontorkan Pemerintah lewat Bank BTN. Adapun pada tahun 2021, Bank BTN yang mendapatkan kuota FLPP sebanyak 86.000 unit telah merealisasikan KPR FLPP sebanyak 53.000 unit hingga Mei 2021.

“Kami optimistis dapat menyerapnya dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR termasuk ketentuan terkait kualitas perumahan yang ditawarkan pengembang,” paparnya.

Hirwandi menuturkan, selain FLPP, Bank BTN juga menyalurkan KPR BP2BT yang kuotanya mencapai 11.000 unit dan juga KPR Tapera yang telah melangsungkan akad perdananya pada akhir Mei 2021 lalu. (MRI)

  • Penulis: Muhammad Rinaldi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Jangan Buta Tuli Sikapi Tuntutan Kenaikan Harga Rumah Subsidi

    Pemerintah Jangan Buta Tuli Sikapi Tuntutan Kenaikan Harga Rumah Subsidi

    • calendar_month Rabu, 12 Apr 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah diharapkan tidak buta dan tuli terhadap desakan kenaikan harga rumah bersubsidi yang belum mengalami penyesuaian sekira empat tahun. Pengembang rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menyoroti kucuran subsidi bagi kendaraan listrik. “Pemerintah jangan buta atau tuli terhadap permintaan kenaikan harga rumah subsidi yang disuarakan pengembang MBR. Kami sangat kecewa dengan Pemerintah yang […]

  • Festival UMKM 2025

    Bank Jakarta Dukung Festival UMKM 2025 di Kota Tua

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Bank Jakarta mendukung upaya pemberdayaan UMKM melalui partisipasi aktif dalam Festival Kemudahan & Perlindungan UMKM 2025 yang digelar Kementerian UMKM di Kawasan Kota Tua, Jakarta. Acara ini menjadi ajang kolaborasi strategis lintas kementerian, lembaga, BUMN/BUMD, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem usaha mikro di Indonesia. Pemprov DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas sinergi Bank […]

  • pengembangan infrastruktur digital

    Menkeu: Infrastruktur Digital Pacu Produktivitas dan Kinerja Ekonomi

    • calendar_month Minggu, 26 Feb 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah terus mendorong pengembangan infrastruktur digital guna memacu produktivitas dan kinerja ekonomi. “Pemerintah Indonesia fokus mengembangkan berbagai layanan digital bagi masyarakat, antara lain dalam bentuk portal e-government, e-taxation, dan sistem BPJS dalam skala nasional,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Februari 2023. Sri Mulyani menjelaskan terkait pengembangan […]

  • Dihadang Sejumlah Tantangan, Sektor Properti Tetap Tangguh

    Dihadang Sejumlah Tantangan, Sektor Properti Tetap Tangguh

    • calendar_month Kamis, 17 Jul 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Sektor properti Tanah Air memperlihatkan kinerja yang beragam di sepanjang kuartal kedua tahun 2025. Ada yang menunjukkan tren positif, seperti sektor ritel dengan mal-mal kelas atas yang lebih memilih meningkatkan pengalaman pengunjung dan mengoptimalisasikan komposisi penyewa, dibandingkan membangun proyek baru. “Upaya ini mencakup pembaruan tampilan fisik bangunan hingga pengaturan ulang komposisi penyewa,” kata […]

  • pembangunan cluster morizono

    GPI dan Sumitomo Forestry Mulai Pembangunan Cluster Morizono

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • 0Komentar

    DEPOK – PT Graha Perdana Indah (GPI) dan Sumitomo Forestry Indonesia resmi memulai pembangunan Cluster Morizono di Gardens at Candi Sawangan, Depok. Prosesi seremoni groundbreaking proyek tersebut digelar pada Minggu, 22 September 2024. Presiden Direktur Sumitomo Forestry Indonesia, Fumihide Nakatsu mengatakan dengan dimulainya groundbreaking Cluster Morizono, maka proses pembangunan kawasan hunian ini akan dipercepat. Cluster ini […]

  • Imbas Kebijakan WFH 1 Hari ke Sektor Properti

    Dampak Nyata Kebijakan WFH 1 Hari ke Sektor Properti

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari per minggu mulai 1 April 2026. Kebijakan tersebut diwajibkan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya pengurangan konsumsi BBM. Colliers Indonesia menilai, kebijakan ini secara langsung tidak berdampak terhadap tingkat hunian gedung perkantoran komersial karena ASN pada umumnya menempati gedung […]

Translate »
expand_less