Pembangunan Infrastruktur IKN Harus Sejalan dengan Konsolidasi Fiskal
Kunjungan Inspeksi Kerja ke Pembangunan Proyek Jembatan Pulau Balang (Foto: Kemenkeu)
Jakarta – Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) baru dapat menjadi titik mula pemulihan ekonomi. Perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggaran IKN akan tetap sejalan dengan konsolidasi fiskal.
“Dalam APBN 2023 nanti adalah pemulihan ekonomi dan konsolidasi APBN. APBN kita harus dijaga secara sangat hati-hati sehingga kita bisa menjaga berbagai kebutuhan negara, seperti pemulihan ekonomi, melindungi secara sosial dan mengantisipasi gejolak global. Di sisi lain, ada prioritas nasional seperti pembangunan Ibu Kota Negara,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan resminya, Sabtu, 8 Januari 2022.
Sri Mulyani melanjutkan, pendanaan pembangunan infrastruktur IKN tdak akan mengganggu program pemulihan kesehatan dan ekonomi. Rancangan APBN di 2022 akan memperhatikan faktor-faktor tersebut, serta mengantisipasi Undang-undang IKN.
Adapun jajaran pimpinan Kementerian Keuangan dan jajaran pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan kunjungan inspeksi kerja ke lokasi IKN baru. Salah satu spot yang mendapat kunjungan kedua menteri tersebut adalah pembangunan proyek jembatan Pulau Balang.
Biaya pembangunan proyek tersebut berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Keuangan melakukan penandatanganan prasasti penanda aset dari proyek yang mendukung konektivitas trans Kalimantan tersebut.
Jembatan Pulau Balang II
Jembatan Pulau Balang merupakan salah satu proyek dengan biaya yang berasal dari SBSN. Fungsinya sangat sentral sebagai penghubung transportasi darat dari kota Balikpapan ke lokasi IKN baru, yakni Penajam Paser Utara. Pembiayaannya secara Multi Year Contract (MYC) tahun 2015-2021, dengan total alokasi sebesar Rp1,43 triliun.
Pembangunan jembatan Pulau Balang tersebut, merupakan perwujudan dari komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk pembangunan sektor jalan dan jembatan dalam rangka mendukung konektivitas dan dukungan logistik nasional. Kehadiran jembatan Pulau Balang dapat membuat akses pertukaran ekonomi antar provinsi. Selain itu, konektivitas antar kabupaten di Kaltim jauh lebih mudah dan jalur perekonomian akan terbuka luas.
“Hari ini yang diresmikan adalah aset dalam bentuk jembatan yang nilainya 1,43 T yang dibangun sejak tahun 2015 s.d 2021 ini,” ucap Menkeu. (SAN)
