BP Tapera Gandeng Pemprov Kalsel Petakan Kebutuhan dan Pasokan Hunian
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BP Tapera dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (Foto: BP Tapera)
Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggandeng Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal pemetaan kebutuhan dan pasokan hunian. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) deng Pemprov Kalsel yang lebih memahami kondisi dan masyarakat setempat.
“Kami ucapkan apresiasi kepada Pemda Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung acara ini. Hal ini juga sebagai bukti nyata Pemda Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan para PNS melalui pemenuhan kebutuhan akan perumahan,” kata Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam keterangan resminya, Sabtu, 20 Agustus 2022.
Adi menjelaskan, ruang lingkup pada nota kesepahaman tersebut adalah pendataan, pertukaran data, dan informasi perumahan bagi MBR di Provinsi Kalsel. Kemudian, pemenuhan kebutuhan rumah dari sisi pembiayaan dan permintaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, pendataan riil demand dan supply perumahan di Provinsi Kalsel.
MoU ini dalam rangka upaya percepatan pemenuhan backlog perumahan di Provinsi Kalsel melalui pertukaran informasi dan data perumahan bagi MBR.
Penandatanganan MoU tersebut melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor bersama Komisioner BP Tapera, Adi Setianto. Ikut mendampingi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Mursyidah Aminy serta Direktur Penyaluran FLPP Hari Sundjojo.
Seremoni tersebut juga turut disaksikan dan didukung oleh Asosiasi Pengembang Perumahan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI), dalam hal ini ketua DPD REI Kalsel, Ahyat Sarbini.
Pemutakhiran Data
Selain melaksanakan nota kesepahaman, BP Tapera juga melaksanakan sosilisasi bersama Pemprov Kalsel dalam rangka pemutakhiran data PNS. Per tanggal 12 Agustus 2022, sebanyak 69.226 peserta di Kalsel yang terdaftar. Dari jumla itu, sebanyak 67.991 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip konvensional. Kemudian, sebanyak 1.235 peserta memilih pengelolaan dana dengan prinsip syariah. Dari data tersebut, peserta Tapera di Pemda Kalsel cenderung berminat memilih renovasi rumah
Pemutakhiran data ini nantinya dapat memberikan gambaran kebutuhan data perumahan dari seluruh anggota KORPRI, baik PNS di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Daerah dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Saat ini hingga per 31 Juli 2022, telah berlangsung akad pembiayaan Tapera untuk 2.215 Peserta senilai Rp331,56 M. Ini termasuk untuk 99 Peserta di Provinsi Kalsel senilai Rp15,72 M.
Sedangkan untuk subsidi pembiayaan FLPP pada Tahun 2022 ini, hingga Jum’at, 12 Agustus 2022 BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp13,73 T untuk 123.168 unit rumah atau setara 55% dari target tahun ini yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk daerah Kalsel sendiri jumlah penyaluran sebesar Rp538,35 M untuk 4.649 unit. (SAN)
