Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan penataan kawasan kumuh Apolo dan pesisir selatan Kota Tual di sekitar Pantai Kiom, Provinsi Maluku menjadi destinasi wisata dengan konsep waterfront city.

Penataan kawasan tepi sungai menjadi waterfront city tidak hanya bertujuan memperbaiki fisik infrastruktur saja. Kementerian PUPR juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya. Hal ini karena Pemerintah Kota dan masyarakat melakukan perencanaan penataan kawasan secara bersama.

“Dalam pemanfaatannya, tinggal peran Pemerintah Kota Tual untuk pemberdayaan masyarakatnya sehingga dapat mengembangkan potensi kawasan tersebut,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam siaran pers, Selasa, 28 Juni 2022.

Penataan Pantai Kiom mulai dikerjakan secara bertahap pada 2021-2022 dengan anggaran APBN sebesar Rp 15,4 miliar. Saat ini sudah memasuki fase pekerjaan jogging track dan fasilitas pendukung lainnya dengan progres konstruksi 20 persen.

Kementerian PUPR juga melakukan penataan kawasan kumuh Apolo yang berada di kawasan Pantai Kiom mencakup lahan seluas 8,08 hektare dengan anggaran APBN sebesar Rp 31,1 miliar. Pengerjaannya mencakup pembangunan rumah swadaya sebanyak 300 unit, pembangunan drainase lingkungan sepanjang 1.240 meter, dan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 1.065 meter.

Kementerian PUPR juga mengerjakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air atau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk melayani 300 Sambungan Rumah (SR) dan intalasi Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) sebanyak 30 unit untuk melayani 300 SR. Kawasan Apolo terdiri dari 442 KK atau 1.912 jiwa dengan jumlah bangunan 373 unit. Secara keseluruhan sejak tahun 2021, Kementerian PUPR telah menggarap program penataan kawasan kumuh Apolo dengan progres fisik 85,3 persen.

Pendampingan Pemerintah Pusat

Selain kawasan Pantai Kiom, Kementerian PUPR pada TA 2022 tengah menyiapkan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Masrum, Kota Tual seluas 15 hektare. Biaya penataan tersebu mencapai Rp 22,6 miliar untuk pembangunan 187 unit rumah swadaya, drainase lingkungan sepanjang 1.645 meter, jalan lingkungan sepanjang 1.677 meter, jaringan SPAM untuk melayani 300 SR, dan pembangunan 5 unit SPALD-T untuk 300 SR.

Wali Kota Tual Adam Rahayaan mengatakan capaian penanganan kawasan kumuh Kota Tual sesuai SK Kumuh Wali Kota Tual Tahun 2020 sebesar 105,97 hektare dan tercatat hingga 2022 seluas 39,338 hektare.

“Kami berharap terus ada pendampingan Pemerintah Pusat secara bertahap dan berkelanjutan dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Tual,” tutur Adam.

Selama periode 2015-2019 Kementerian PUPR telah menangani kawasan kumuh perkotaan seluas 32.222 hektare. Pada tahun 2020, Kementerian PUPR telah merampungkan penanganan kawasan kumuh seluas 1.686 hektare. Selanjutnya, pada tahun 2021 seluas 4.283 hektare, dan pada 2022 ditargetkan selesai 1.147 hektare, sehingga secara nasional sejak 2015-2022, Kementerian PUPR  akan menyelesaikan penataan kawasan kumuh seluas 39.338 hektare. (BRN)