Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » LMAN Kucurkan Rp 6,2 Triliun Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional

LMAN Kucurkan Rp 6,2 Triliun Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional

  • calendar_month Selasa, 28 Jun 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Sepanjang Januari hingga 17 Juni 2022, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyalurkan pendanaan pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional senilai Rp 6,2 triliun. Secara keseluruhan terhitung sejak 2016, pendanaan pengadaan lahan oleh LMAN telah mencapai Rp 95,9 triliun.

“Kami terus mendorong realisasi pendanaan pengadaan lahan dari APBN untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional. LMAN memastikan pelaksanaan seluruh prosesnya sesuai tata kelola sehingga bukan hanya cepat, melainkan tepat,” kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi, dalam keterangan pers yang dikutip Selasa, 28 Juni 2022.

Jalan tol masih menempati posisi teratas realisasi pendanaan pengadaan lahan terbesar untuk Proyek Strategis Nasional yaitu Rp 4,04 triliun. Selanjutnya, proyek pembangunan bendungan sebesar Rp 1,96 triliun, irigasi sebesar Rp 38,8 miliar dan jalur kereta api sebesar Rp 140 miliar. Berikutnya adalah proyek pelabuhan sebesar Rp 72 miliar dan air baku sebesar Rp 20,4 miliar.

Realisasi proyek jalan tol tertinggi adalah ruas Yogyakarta-Solo-New Yogyakarta International Airport Kulonprogo dengan angka Rp 792,50 miliar. Berikutnya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sejumlah Rp 741,73 miliar. Sedangkan untuk proyek non jalan tol, realisasi pendanaan lahan tertinggi adalah bendungan Margatiga di Provinsi Lampung yakni Rp 608,99 miliar. Kemudian proyek bendungan Bener di Jawa Tengah sejumlah Rp 436,95 miliar.

Pendanaan pengadaan lahan telah mendorong penyelesaian konstruksi pembangunan infrastruktur prioritas. Tahun ini ada sejumlah Proyek Strategs Nasional yang telah beroperasi. Yaitu Jalan Tol Manado-Bitung, Bendungan Randugunting di Jawa Tengah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika untuk penyelenggaraan MotoGP 2022.

Dukung Pemuliihan Ekonomi

Basuki menegaskan, pihaknya berharap percepatan pembangunan infrastruktur dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Pendanaan lahan sekaligus merupakan refleksi penggunaan APBN untuk menggulirkan berbagai manfaat bagi masyarakat, di antaranya adalah meningkatkan daya beli, mempercepat ketersediaan lahan sebagai kebutuhan dasar pembangunan infrastruktur.

“Kami berharap bahwa percepatan pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat berganda untuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan konektivitas antarwilayah, mendukung ekspor dan penyediaan sumber air baku, serta mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Basuki. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Infrastruktur Jalan Topang Pengembangan Wisata Labuan Bajo

    Infrastruktur Jalan Topang Pengembangan Wisata Labuan Bajo

    • calendar_month Selasa, 14 Mar 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketersediaan infrastruktur Jalan Akses Labuan Bajo – Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat mendukung pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas. “Pagi ini kita melihat bahwa jalan dari Labuan Bajo ke Golo Mori telah selesai. Ini akan memperbaiki konektivitas dalam rangka kita mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super […]

  • Kongres Daerah IAP Jakarta 2025

    Meyriana Kesuma Pimpin IAP Jakarta Periode 2025-2028

    • calendar_month Rabu, 17 Des 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jakarta menggelar Kongres Daerah 2025 yang diadakan di Auditorium Universitas Tarumanegara Jakarta Barat, Selasa, 16 Desember 2025. Kongres ini menetapkan Meyriana Kesuma sebagai Ketua IAP Jakarta periode 2025 -2028. Meyriana Kesuma merupakan praktisi dan pengajar di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota – Real Estate Universitas Tarumanegara, dan telah […]

  • Sektor Jasa Keuangan Diminta Kawal Perekonomian Nasional

    Sektor Jasa Keuangan Diminta Kawal Perekonomian Nasional

    • calendar_month Rabu, 21 Feb 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden Joko Widodo mengajak pelaku industri jasa keuangan untuk menjaga sektor jasa keuangan dan perekonomian Indonesia agar inklusif dan berkelanjutan ditengah situasi geopolitik yang masih belum kondusif. Kepala Negara juga menyampaikan optimismenya bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2024 tetap akan bertumbuh secara baik. “OJK harus terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan. Ini catatan […]

  • Menteri ATR/BPN

    Menteri ATR/Kepala BPN: Bangunan Tak Sesuai Tata Ruang akan Ditertibkan

    • calendar_month Minggu, 23 Okt 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur berharap pemerintah daerah turut bekerja sama mematuhi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Kalau sebetulnya aturan dipatuhi, punya komitmen yang kuat antar pemerintah daerah dengan RDTR itu kemungkinan akan mereduksi permasalahan-permasalahan. Terkadang wilayah itu tidak bisa dibangun namun […]

  • Anak Usaha Halal Industrial Park Sidoarjo Minati Toba Caldera Resort

    Anak Usaha Halal Industrial Park Sidoarjo Minati Toba Caldera Resort

    • calendar_month Selasa, 7 Mar 2023
    • 0Komentar

    Medan – Suguhan potensi pariwisata Toba Caldera Resort telah menyedot minat investor. PT Makmur Berkah Amanda Hotel selaku anak usaha PT Makmur Berkah Amanda Tbk (pengembang halal industrial park Sidoarjo) menyerahkan Letter of Intent (LoI) pengembangan mini zoo di Toba Caldera Resort kepada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). “Kami berencana mengembangan Caldera Park and […]

  • Jokowi Kecewa Aturan Turunan UU Cipta Kerja Telat

    Jokowi Kecewa Aturan Turunan UU Cipta Kerja Telat

    • calendar_month Selasa, 9 Feb 2021
    • 0Komentar

     Jakarta – Presiden Joko Widodo kecewa terhadap kinerja para pembantunya di Kabinet yang bertugas menyusun aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Pasalnya, seluruh aturan turunan yang melengkapi UU CK seharusnya rampung pada 1 Februari 2021 kemarin. “Ketika pemerintah ingin menyelesaikan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) dan RPerpres (Rancangan Peraturan Presiden) […]

Translate »
expand_less