Jakarta – Sepanjang Januari hingga 17 Juni 2022, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyalurkan pendanaan pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional senilai Rp 6,2 triliun. Secara keseluruhan terhitung sejak 2016, pendanaan pengadaan lahan oleh LMAN telah mencapai Rp 95,9 triliun.
“Kami terus mendorong realisasi pendanaan pengadaan lahan dari APBN untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional. LMAN memastikan pelaksanaan seluruh prosesnya sesuai tata kelola sehingga bukan hanya cepat, melainkan tepat,” kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi, dalam keterangan pers yang dikutip Selasa, 28 Juni 2022.
Jalan tol masih menempati posisi teratas realisasi pendanaan pengadaan lahan terbesar untuk Proyek Strategis Nasional yaitu Rp 4,04 triliun. Selanjutnya, proyek pembangunan bendungan sebesar Rp 1,96 triliun, irigasi sebesar Rp 38,8 miliar dan jalur kereta api sebesar Rp 140 miliar. Berikutnya adalah proyek pelabuhan sebesar Rp 72 miliar dan air baku sebesar Rp 20,4 miliar.
Realisasi proyek jalan tol tertinggi adalah ruas Yogyakarta-Solo-New Yogyakarta International Airport Kulonprogo dengan angka Rp 792,50 miliar. Berikutnya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sejumlah Rp 741,73 miliar. Sedangkan untuk proyek non jalan tol, realisasi pendanaan lahan tertinggi adalah bendungan Margatiga di Provinsi Lampung yakni Rp 608,99 miliar. Kemudian proyek bendungan Bener di Jawa Tengah sejumlah Rp 436,95 miliar.
Pendanaan pengadaan lahan telah mendorong penyelesaian konstruksi pembangunan infrastruktur prioritas. Tahun ini ada sejumlah Proyek Strategs Nasional yang telah beroperasi. Yaitu Jalan Tol Manado-Bitung, Bendungan Randugunting di Jawa Tengah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika untuk penyelenggaraan MotoGP 2022.
Dukung Pemuliihan Ekonomi
Basuki menegaskan, pihaknya berharap percepatan pembangunan infrastruktur dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Pendanaan lahan sekaligus merupakan refleksi penggunaan APBN untuk menggulirkan berbagai manfaat bagi masyarakat, di antaranya adalah meningkatkan daya beli, mempercepat ketersediaan lahan sebagai kebutuhan dasar pembangunan infrastruktur.
“Kami berharap bahwa percepatan pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat berganda untuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan konektivitas antarwilayah, mendukung ekspor dan penyediaan sumber air baku, serta mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Basuki. (BRN)