Jakarta – Asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 pada rentang 5,3 persen hingga 5,9 persen. Hal ini sejalan dengan adanya sejumlah faktor positif dan aspek downside risk.

“Yang positif adalah kenaikan komoditi, di satu sisi menimbulkan penerimaan negara dan juga mendorong investasi di Indonesia. Kondisi ini seperti yang terjadi di tahun 2011 hingga 2012. Namun, kita juga patut mewaspadai adanya kenaikan komoditas yang menimbulkan tekanan inflasi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Selasa, 31 Mei 2022.

Menkeu menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap menjadi shock absorber untuk melindungi rakyat. APBN juga akan menjaga masyarakat dari penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan. Selain itu, APBN juga berperan melindungi dan memulihkan dunia usaha, terutama usaha kecil menengah, serta melindungi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Dengan konsekuensi memang belanja untuk subsidi kompensasi meningkat. Namun fokus belanja bertujuan untuk perlindungan masyarakat, menjaga daya beli, menjaga momentum ekonomi, dan juga tetap menjaga kesehatan APBN atau konsolidasi fiskal,” ujar Menkeu.

Geopolitik Global

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan postur APBN tahun 2023 tidak bisa terlepas dari asumsi-asumsi yang mendasarinya. Problem kesehatan masyarakat, berpengaruh terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga mewaspadai inflasi, nilai tukar, harga minyak, dan kenaikan suku bunga.

Di sisi lain, perubahan geopolitik akibat ketegangan antara Ukraina dan Rusia dan eskalasi hubungan antara Blok Barat dengan Rusia atau dengan RRT menjadi faktor ketidakpastian baru pada tahun depan.

“Dinamika ini jadi salah satu faktor yang akan memengaruhi postur APBN dan kebijakan ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal kita tahun 2023,” kata Menkeu.

Menkeu menilai ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, seperti terjadinya potensi resesi atau stagflasi, dan juga dari sisi eskalasi geopolitik harus masuk perhitungan. Melihat berbagai tantangan tersebut, APBN akan terus responsif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang genting dan rumit. Namun tetap harus prudent, serta terjaga transparansi dan akuntabilitasnya.

“Dengan kombinasi itu, kita tetap percaya bahwa kemampuan kita untuk mengelola risiko di tahun 2023 tetap akan kita jaga dan rentang pertumbuhannya tetap bisa terlihat pada tadi 5,3 hingga 5,9 persen,” ujar Menkeu. (BRN)