Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa realisasi investasi tahun 2022 diperkirakan melampaui target. Dia menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers seusai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Capaian Investasi Tahun 2022 dan Target 2023 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023. 

“Realisasi investasi di 2022 akan mencapai target. Bahkan akan kemungkinan lebih besar dari target. Tapi angkanya dan breakdown-nya akan kami jelaskan pada saat rilis resmi Kementerian Investasi,” ujar Bahlil.

Pada tahun 2022, Indonesia menargetkan menggaet investasi sebesar Rp 1.200 triliun. Sedangkan target investasi untuk tahun 2023 yakni Rp 1.400 triliun.

Bahlil menegaskan, pihaknya terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan iklim investasi di tanah air. Bahlil menambahkan, tidak ada kendala dalam pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) melalui OSS untuk usaha menengah kecil. Namun masih terdapat kendala untuk usaha besar terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL).

“Kendalanya adalah yang kelas besar. Hal ini terkait dengan RDTR yaitu izin-izin lokasi di daerah-daerah yang memang belum ada RKPPL-nya. Ini yang kami akan lakukan dalam kurun waktu 3-4 bulan ini agar kemudian proses pengurusan izin lokasinya bisa segera kita lakukan, termasuk Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan),” ujarnya.

Penyempurnaan Regulasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal serupa. Menurut Airlangga, pemerintah akan melakukan sejumlah penyempurnaan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

“Perlu ada penyempurnaan beberapa regulasi. Tentunya penyempurnaan peraturan pemerintah, kemudian juga penyempurnaan OSS RBA (Online Single Submission Risk Base Approach) dan daftar prioritas investasi,” ujar Airlangga.

Target investasi sepanjang tahun 2022 itu meningkat ketimbang yang tertuang dalam RPJM 2022 yaitu Rp 968 triliun. “Presiden memerintahkan kami untuk harus mencapai Rp 1.200 triliun. Hal itu menjadi salah satu syarat agar mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional lebih dari 5 persen,” sebut Bahlil.

“Memang ini bukan pekerjaan yang gampang karena harus naik kurang lebih sekitar 20 sampai 33 persen. Untuk itu butuh kerja yang luar biasa masif. Tapi saya punya keyakinan dengan pengalaman 2021, dan target 2022 dengan satu kombinasi sektor-sektor hilirisasi, itu bisa tercapai,” pungkasnya. (BRN)