Jakarta – Pelaku usaha pengembang perumahan memperoleh angin segar di tahun 2026. Setidaknya, ada empat kebijakan pemerintah di Tahun Kuda Api yang menghadirkan optimisme tumbuhnya bisnis perumahan bagi anggota Realestat Indonesia Kalimantan Selatan (REI Kalsel). Setidaknya ada empat kebijakan pemerintah di Tahun Kuda Api yang menumbuhkan optimisme anggota REI Kalsel. “Pertama, pemberlakuan ketentuan PPN Ditanggung Pemerintah […]

Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa realisasi investasi tahun 2022 diperkirakan melampaui target. Dia menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers seusai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Capaian Investasi Tahun 2022 dan Target 2023 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023.  “Realisasi investasi […]

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons sejumlah usulan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) terkait Kebijakan atas Persoalan Layanan Publik di Sektor Perumahan. “Sehubungan dengan Surat DPP REI perihal Kebijakan atas Persoalan Layanan Publik di Sektor Perumahan bersama ini kami sampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada sektor perumahan yaitu […]

Jakarta – Harmonisasi Tata Ruang sangat bersinggungan dengan kepastian hukum Hak atas Tanah masyarakat dan perizinan berusaha. Ini juga menjadi kunci yang menentukan bagi dinamika pembangunan Tanah Air. “Harmonisasi kebijakan penataan ruang menjadi kunci yang menentukan dinamika pembangunan, termasuk ikhtiar meningkatkan investasi dan implikasinya bagi kehidupan lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan tata kelola di daerah […]

Jakarta – Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 4 Tahun 2021 dinilai memicu ekonomi biaya tinggi terhadap pembangunan hunian bersubsidi. Pengembang berharap agar aturan itu dapat menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Permen LHK 4/2021 itu sangat mengganggu. Harusnya, Permen LHK […]

Jakarta – Sejak beroperasi pada Agustus 2021, pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) alias Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik masih belum sempurna. Demikan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Grand Launching Proyek Investasi Berkelanjutan di  Jakarta, Kamis, 17, Maret 2022. “OSS itu saya kira itu pekerjaan super […]

Jakarta –Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memberikan amanat bahwa tata ruang merupakan dasar dalam semua proses pembangunan di antaranya terkait perizinan lokasi untuk kegiatan usaha berusaha. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Abdul Kamarzuki menegaskan hal tersebut dalam Webinar Policy Talks II […]

Jakarta – Perjalanan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) tidak sepenuhnya sesuai harapan. Di lapangan, masih ditemui beberapa kendala, antara lain tidak berjalan sepenuhnya layanan berbasis web Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) yang terintegrasi dengan OSS RBA. “Kemendagri sudah banyak menerima keluhan, baik dari daerah maupun dari asosiasi terkait dengan OSS RBA […]

Jakarta – Portal perizinan investasi satu pintu Online Single Submission Risk Based Management (OSS-RBA) atau OSS Berbasis Risiko, meskipun telah resmi meluncul di bulan Agustus 2021, namun hingga kini masih ada sejumlah keluhan, baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah yang belum siap dalam penerapan OSS-RBA ini. Padahal, berdasarkan penelusuran redaksi industriproperti.com, Presiden Joko Widodo pada saat peluncuran OSS-RBA […]

Jakarta – Permasalahan operasionalisasi sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) masih dirasakan di sejumlah daerah. Untuk itu, selama OSS masih belum berjalan, kepala daerah dapat memberikan diskresi agar pelayanan perizinan tidak berhenti. “Selama OSS belum berjalan, daerah dapat melakukan diskresi,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Paulus Totok […]