Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Ini Calon Penguasa Baru KPR Bersubsidi Syariah

Ini Calon Penguasa Baru KPR Bersubsidi Syariah

  • calendar_month Jumat, 5 Feb 2021
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Porsi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. diyakini akan sangat besar. Hal ini sejalan dengan kemampuan bank hasil merger tiga BUMN perbankan syariah itu dalam menarik Dana Pihak Ketiga (DPK) serta didukung dengan kepemilikan aset perseroan.

Keikutsertaan BSI dalam penyaluran KPR FLPP diharapkan dapat mendorong perekonomian nasional. “Kemampuan BSI dalam menghimpun DPK dan menyalurkan pembiayaan juga lebih besar. Alhasil, khusus dalam penyaluran KPR, peran BSI akan lebih mantap, solid dan kuat. Hal ini sebagaimana diharapkan dalam maksud dan tujuan pendirian BSI, yakni berperan aktif mendorong perekonomian nasional, tentunya termasuk dalam pembiayaan KPR berbasis syariah,” jelas pengamat ekonomi dan perbankan Ryan Kiryanto kepada industriproperti.com, Kamis, 4 Februari 2021.

Lebih jauh Ryan menuturkan, lantaran BSI merupakan merger tiga bank BUMN Syariah, sehingga masuk dalam bank kelompok BUKU 3 yang dengan demikian ticket size BSI dalam melakukan penetrasi pasar lebih diperhitungkan, lebih berdaya saing atau kompetitif serta lebih luas jangkauan pasarnya.

Meski demikian, BSI yang menguasai aset sebesar Rp 239,56 triliun ini masih fokus dalam timeline pelaksanaan penyaluran dana FLPP tahun ini.

“Saat ini fokus kami adalah pada timeline pelaksanaan penyaluran dana FLPP tahun 2021, melakukan rekonsiliasi atas penyaluran tiga bank pra merger dan mempersiapkan sistem teknologi informasi host to host untuk bank BSI,” ujar Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arief Sabaruddin dalam keterangan resminya.

Namun untuk penagihan dana FLPP, imbuh Arief, baru bisa dilaksanakan setelah adanya kesepahaman bersama antara BSI dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BSI dengan PPDPP.

Penggabungan Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah (BRIS) dan BNI Syariah (BNIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) per 1 Februari 2021 ini berdampak kepada  bank pelaksana penyalur dana FLPP tahun 2021.

Sebelum dilaksanakan pra merger,  BRIS dan BNIS sudah menjadi bank pelaksana penyalur dana FLPP, sehingga dengan penggabungan bank syariah ini maka jumlah bank pelaksana yang tadi sebanyak 38  bank akan berkurang satu bank.

Namun, saat ini jumlah bank penyalur dana FLPP masih 38 bank sampai dilaksanakannya kesepahaman bersama antara Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR dengan BSI dan diikuti adanya PKS antara PPDPP dengan BSI yang rencananya akan berlangsung pada Februari ini.

BSI memiliki target product champion yang salah satunya adalah FLPP. Dari 200 cabang yang dimiliki oleh BSI, maka tiga kantor cabang BSI akan dijadikan pilot project penyaluran dana FLPP yaitu ex Bank BRI Syariah cabang BSD, ex Bank BNI Syariah cabang Kebon Jeruk dan ex BSM cabang Hasanuddin dengan menggunakan entitas BSI. (BSI)

Penulis

Lulusan ilmu kimia Universitas Negeri Jakarta ini aktif menjadi reporter. Memulai karier dari indopos, kemudian juga pernah bekerja sebagai wartawan di infobank, inilah.com, hingga majalah Realestat. Sekarang, Sandi bergabung menjadi salah satu wartawan industriproperti.com untuk berbagi soal isu – isu terkini di sektor properti. Sahabat IP yang ingin tahu dan kenal lebih jauh dengan ayah dari dua anak ini bisa follow Instagram @Sandy_Yukz

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Jangan Buta Tuli Sikapi Tuntutan Kenaikan Harga Rumah Subsidi

    Pemerintah Jangan Buta Tuli Sikapi Tuntutan Kenaikan Harga Rumah Subsidi

    • calendar_month Rabu, 12 Apr 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah diharapkan tidak buta dan tuli terhadap desakan kenaikan harga rumah bersubsidi yang belum mengalami penyesuaian sekira empat tahun. Pengembang rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menyoroti kucuran subsidi bagi kendaraan listrik. “Pemerintah jangan buta atau tuli terhadap permintaan kenaikan harga rumah subsidi yang disuarakan pengembang MBR. Kami sangat kecewa dengan Pemerintah yang […]

  • Menteri PUPR: Infrastruktur Permukiman Mesti Berkualitas

    Menteri PUPR: Infrastruktur Permukiman Mesti Berkualitas

    • calendar_month Selasa, 11 Okt 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pengembangan infrastruktur permukiman harus berkualitas dan estetika sebagai unsur daya tarik. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan karena hal itu sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk pembangunan seluruh infrastruktur nasional. “Kualitas pekerjaan dan estetika dalam pengerjaan infrastruktur harus menjadi prioritas utama, khususnya infratruktur yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta […]

  • BP Tapera

    Skema Baru Belum Terbit, BP Tapera Tetap Salurkan KPR FLPP

    • calendar_month Kamis, 6 Feb 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dipastikan masih akan menyalurkan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dengan skema lama, yakni 75% bersumber dari APBN dan sisanya 25% dari bank pelaksana. Komitmen tersebut disuarakan seiring belum terbitnya skema proporsi KPR FLPP yang baru. “Pemerintah memang ingin melakukan redesain terhadap […]

  • IPL Bakal Kena Pajak, Perhimpunan Penghuni Rusun Tegas Menolak

    IPL Bakal Kena Pajak, Perhimpunan Penghuni Rusun Tegas Menolak

    • calendar_month Rabu, 31 Jul 2024
    • 0Komentar

    JAKARTA – Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) mengimbau pemerintah untuk tidak memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) /apartemen. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, dikhawatirkan akan semakin membebani pemilik dan penghuni (penyewa) di tengah situasi ekonomi global yang sedang tidak pasti saat ini. Berdasarkan Undang-Undang No. […]

  • Gubernur DKI Jakarta ajak REI perkuat kolaborasi

    Pramono Anung Ajak REI Perkuat Kolaborasi Bangun Jakarta

    • calendar_month Jumat, 21 Nov 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan pentingnya REI perkuat kolaborasi dalam pembangunan wilayah. Dengan kontribusinya terhadap terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 16,61 persen, wajar jika Pemprov DKI Jakarta membuka ruang pertumbuhan bagi sektor usaha properti di Kota Jakarta. “Saya ingin REI DKI Jakarta terlibat aktif dalam pembangunan di Kota Jakarta dalam […]

  • krisis global

    Begini Jurus Jitu Sri Mulyani Hadapi Tantangan Global

    • calendar_month Minggu, 13 Nov 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Global Shock yang menjadi tantangan dunia saat ini juga akan berdampak bagi Indonesia di tahun 2023. Untuk itu, Indonesia perlu untuk terus berupaya dan memastikan pertumbuhan ekonomi domestik tetap sehat, baik itu dari sisi konsumsi, investasi, maupun belanja pemerintah. “Ini bukan berarti kita menjadi seperti proteksionis, tetapi kami ingin memastikan bahwa sumber pertumbuhan […]

Translate »
expand_less