Pelantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN (Foto: Setkab)
Jakarta – Selepas melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tiga permasalahan segera tuntas.
“Oleh sebab itu, tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya harus bisa diselesaikan. Yang kedua, urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu, termasuk di dalamnya urusan lahan yang berkaitan dengan IKN,” jelas Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2022.
Presiden Jokowi menjelaskan, alasan memilih Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR/Kepala BPN, yakni atas dasar pengalamannya sebagai Panglima TNI periode 2017-2021.
“Karena beliau dulu sebagai mantan Panglima, menguasai teritori dan kita juga tahu Pak Hadi kalau ke lapangan kerjanya juga sangat detail,” ucap Presiden.
Sinergi
Menanggapi tugas yang diberikan Presiden, Hadi akan melakukan sinergi dan bekerjasama dengan instansi terkait.
“InsyaAllah dengan sinergi nantinya saya akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini adalah mensukseskan tiga masalah tersebut. InsyaAllah dalam waktu dekat kita akan sampaikan target berapa hari itu sudah bisa terealisasi,” jelas Hadi.
Tugas pertama yang harus tuntas adalah menyelesaikan permasalahan sertipikat tanah milik rakyat. Sampai saat ini, seripikat yang sudah terealisasi sebanyak 81 juta dan targetnya adalah mencapai 126 juta sertipikat.
“Namun, saya lihat di lapangan permasalahannya apa. Apakah permasalahan itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan. Tentunya juga berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut,” urai Hadi.
Tugas kedua yang harus segera tuntas adalah mengenai sengketa tanah. “Kemudian yang kedua bahwa, sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan. Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlaping antara milik institusi atau milik satuan lain dengan milik rakyat,” imbuh Menteri ATR/Kepala BPN.
Terakhir, tugas ketiga yang juga harus rampung adalah berkaitan dengan tanah di Ibukota Negara (IKN) Nusantara. “Dan yang ketiga adalah yang terkait dengan tanah di IKN itu akan segera kita selesaikan,” tutup Hadi. (SAN)
