Jokowi Pastikan RAPBN 2025 Akomodasi Program Presiden Terpilih
Presiden Joko Widodo pimpin Rapat Terbatas membahas RAPBN Tahun 2025 (Foto: BPMI Setpres)
Jakarta – Presiden Joko Widodo memastikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 mengakomodasi semua kebijakan pemerintahan presiden terpilih di tahun depan. Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Pengantar Rapat Terbatas membahas Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.
“Saya ingin di dalam rencana Rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih,” tegas Kepala Negara.
Presiden juga menginstruksikan pentingnya mewaspadai ancaman risiko ekonomi dunia. “Waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia. Baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik. Kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, dan harga minyak yang naik,” jelasnya.
Presiden juga mengatakan untuk mengoptimalkan target penerimaan negara, kemudahan berinvestasi dan kemudahan untuk mengekspor produk-produk dalam negeri. “Optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Saya ingin menggarisbawahi, mengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor,” ujarnya.
Presiden menekankan bahwa RAPBN 2025 harus fokus pada prioritas utama. Presiden tidak ingin RAPBN mencakup terlalu banyak program. “Alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 ini kita fokus, tidak semuanya dikerjakan,” ujar Presiden Jokowi.
Minim Deviasi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan bahwa postur APBN 2025 tidak akan mengalami deviasi dari yang sudah dibahas bersama DPR RI. “Posturnya tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah kita bahas bersama DPR. Namun, karena ini menampung arahan Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas dari presiden terpilih,” ujar Menkeu.
Menkeu menyebut pembahasan RAPBN 2025 ini mempertimbangkan lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025 nanti. “Situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025; pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak, serta lifting gas,” jelasnya.
Menkeu mengutarakan, proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik, dengan komunikasi intens antara pemerintahan saat ini dengan tim presiden terpilih. Program-program detail juga mulai ditampung dan akan dituliskan dalam nota keuangan. (BRN)
