Presiden Joko Widodo tinjau proyek infrastruktur IKN (Foto BPMI Setpres):
Jakarta – Ketersediaan infrastruktur menjadi modal bagi Indonesia untuk dapat keluar dari middle income trap country menjadi negara dengan penghasilan tinggi. Hal itu diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menerima kunjungan mahasiswa pascasarjana Harvard University, Amerika Serikat, pada Kegiatan Singapore-Indonesia Trek 2023.
“Tidak ada negara yang berpenghasilan tinggi jika infrastrukturnya tertinggal. Tantangan bagi kami adalah negara besar dengan geografis kepualauan. Kita harus memastikan konektivitas tidak hanya pada pulau besar, tapi juga pulau kecil,” tutur Sri Mulyani, dalam keterangan pers, Selasa, 10 Januari 2023.
Dalam pertemuan tersebut Menkeu memaparkan reformasi kelembagaan dan kebijakan menjadi upaya lainnya agar Indonesia naik peringkat menjadi negara berpenghasilan tinggi. Sri Mulyani juga menjabarkan, beberapa hal lainnya yang perlu mendapat perhatian yaitu perbaikan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, transformasi ekonomi, implementasi kebijakan fiskal yang baik hingga pembangunan infrastruktur.
“Bicara infrastruktur tidak sesederhana membangun jalan tol saja. Kita juga harus berbicara tentang konektivitas, termasuk mengenai pelabuhan, bandara dan jaringan internet,” tukasnya.
Menkeu mengatakan, dalam konteks kebijakan fiskal, anggaran merupakan instrumen yang sangat penting. Perkembangan teknologi digital dan media sosial sangat memengaruhi pengelolaan anggaran negara. Pemerintah harus menerapkan pola komunikasi terkait kebijakan yang diterbitkan kepada masyarakat secara baik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik.
“Tentunya negara manapun yang ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi harus mampu membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Sehingga keyakinan dan kepercayaan itu ada, maka stabilitas itu ada. Jadi ini semua yang saya sebut reformasi yang bukan hanya merancang kebijakan yang tepat. Melainkan, bagaimana dapat menjelaskan dan menyajikan kepada publik terutama efisiensi melalui penggunaan teknologi digital,” ungkapnya.
Selain ketersediaan infrastruktur, penegakan disiplin fiskal dan reformasi institusi secara struktural juga menjadi hal yang sangat penting. Termasuk pemberantasan praktik korupsi, serta meningkatkan kinerja untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel. Meskipun semua itu harus melalui proses yang sangat panjang dan tidak mudah.
“Untuk suatu negara agar dapat berkinerja lebih baik, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih baik. Anda harus bekerja keras, mereformasi birokrasi, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan sumber daya manusia. Itulah yang kami lakukan dalam konteks tahun perjalanan ini,” ujar Menkeu.
Kinerja Baik
Sri Mulyani juga mengatakan Indonesia termasuk negara yang berkinerja relatif baik dalam menghadapi pandemi covid dan menikmati ledakan komoditas ketika adanya ancaman situasi geopolitik global. Selain itu, Indonesia juga melakukan peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam menghadapi krisis iklim.
“Itulah yang Indonesia lakukan. Tidak selalu mudah, tapi reformasi sebenarnya adalah salah satu hal yang sangat penting. Bahkan selama pandemi Indonesia banyak mengadopsi reformasi,” ungkapnya.
Sementara, bentuk reformasi lainnya yakni bidang perpajakan, sektor keuangan, dan perbaikan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Ini adalah reformasi yang sedang berlangsung. Sekali lagi, mereformasi semua infrastruktur, sumber daya manusia, lembaga, kebijakan, sistem demokrasi tidak selalu mudah. Namun, kami sedang melakukannya dan ada kemajuan yang cukup baik,” pungkasnya. (BRN)
