Diskusi Forwapera tentang Program 3 Juta Rumah membahas rumah subsidi tahun 2025 (Foto: Oki Baren)
Rumah Subsidi Entaskan Kemiskinan
Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang mengatakan, Program 3 Juta Rumah digagas karena keprihatinan Presiden Prabowo Subianto terhadap problem kemiskinan masyarakat. “Upaya pengentasan kemiskinan di era Presiden Prabowo Subianto salah satunya mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah. Presiden berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8% di tahun depan,” tandasnya.
Bonny menuturkan, pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. “Presiden ingin dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi di sektor-sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Bonny.
Rincian Program 3 Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan. “Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” tegas Bonny.
Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah. “Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ucap Bonny.
Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). “Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8% per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Edward Abdurrahman, mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.
“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” ujar Edward.
